Ucapan Idul Fitri PLN
Topik

Husaini: Saya Diberikan Keleluasaan untuk Mengelola Hutan Aceh

·
Husaini: Saya Diberikan Keleluasaan untuk Mengelola Hutan Aceh
Husaini Syamaun. Foto: insetgalus

BANDA ACEH - Bekas Kepala Dinas Kehutanan Aceh Husaini Syamaun meminta semua pihak untuk membaca kembali kuasa khusus yang diberikan kepadanya oleh Gubernur Aceh. Kuasa khusus ini memberikan keleluasaan kepada Husaini untuk mengelola hutan Aceh.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Aceh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Saminuddin menilai bekas kepala Dinas Kehutanan Aceh, Husaini Syamaun, menyalahgunakan Surat Kuasa Khusus (SKK) perjanjian kerja sama pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Saree, Aceh Besar, untuk merestorasi sejumlah kawasan hutan yang dirambah dan dialihkan sebagai perkebunan sawit.

“Setiap langkah yang saya lakukan tetap saya koordinasikan kepada gubernur. Jadi mungkin, dia (Saminuddin) tidak mengerti atau dalam tekanan untuk mengatakan hal itu,” kata Husaini kepada AJNN, Sabtu (14/4).

Kerja sama yang dilakukan selama menjabat sebagai kepala dinas kehutanan, kata Husaini, berpegangan kepada surat kuasa. Husaini mengklaim, dalam 10 tahun terakhir, pengelolaan hutan Aceh menjadi lebih baik. Bahkan kini, hutan Aceh mendatangkan keuntungan bagi masyarakat yang angkanya terus meningkat dalam dua tahun terakhir. “Tahun lalu mencapai Rp 2 miliar.”

Baca: Terungkap, Ini Ulah Husaini Selewengkan Wewenang Saat Menjabat Kadis Kehutanan

Husaini juga menegaskan bahwa tak ada satupun isi surat kuasa yang membatasi kuasa khusus tersebut. Dalam surat bermaterai yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah selaku pemberi kuasa dan Husaini sebagai penerima kuasa, Husaini diberikan keleluasaan untuk bertindak untuk dan atas nama Gubernur Aceh dalam rangka menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak mitra kerja tentang pembagian hasil hutan bukan kayu di Aceh.

“Kuasa itu dilaksanakan sepanjang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, menampung tenaga kerja masyarkaat sekitar (hutan) atau masyarakat miskin, pengamanan hutan bersama masyarakat, peningkatan pendapatan asli daerah provinsi dan kabupaten terkait, serta menambah kualitas hutan melalui pengayaan tanaman,” kata Husaini. “Seluruh keuntungan dari pengelolaan hutan itu masuk ke kas daerah, langsung, sebagai pendapatan asli daerah. Langkah ini juga meredam konflik di daerah.”

Ucapan Idul Fitri Pemkab Pidie Jaya
Ucapan Selamat BPMA
HUT Pidie Jaya 10 Tahun

Komentar

Loading...