Unduh Aplikasi

Hukum lemah, kasus politik uang tinggi

BANDA ACEH - Pemilu 9 April 2014 yang baru saja berlangsung dinilai Pemilu terburuk dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Selain sejumlah pelanggaran dalam tahapan Pemilu yang dilakukan secara terang-terangan baik oleh penyelenggara maupun partai politik juga lemahnya tindak pidana pemilu dari yang berwenang.

Ilham Saputra dari Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) dalam diskusi Kilas Balik Penyelengraan Pemilu 2014 di Aceh yang diselenggarakan oleh MaTa di Banda Aceh, (28/4) menjelaskan beberapa pelanggaran mulai dari adanya penggelembungan suara, politik uang, penggunaan fasilitas negara ataupun daerah dan berbagai hal lainnya dinilai marak terjadi pada Pemilu 2014 ini, termasuk di Aceh.

Berdasarkan hasil pemantauan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) sejak 1 Maret 2014 hingga 9 April di 6 wilayah pemantauan dari 42 kasus, 25 diantaranya terkait politik uang, sedangkan sisanya 17 kasus pelanggaran penggunaan fasilitas publik dan negara.

" Berbagai faktor penyebab politik uang, salah satunya karena lemahnya tindak pidana Pemilu di Indonesia" ujar Ilham Saputra. Selain itu kata dia, di Indonesia berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Wacth (ICW) di 15 provinsi menggambarkan masih maraknya pelanggaran politik uang dalam Pemilu Legislatif 2014. Kasus meningkat dari pemilu ke pemilu, ada tahun 1999 sebanyak 62 kasus kemudian meningkat pada tahun 2014 sebanyak 113 kasus, sedangkan pada tahun 2009 naik menjadi 150 kasus dan pada tahun 2014 sebanyak 313 kasus,

Sementara itu, M Jafar , SH.M. Hum menilai maraknya kasus politik uang karena lemahnya penanganan kasus padahal sanksi dari pelanggaran politik uang sangatlah berat, yaitu jika terbukti caleg yang bersangkutan bisa digugurkan.

" Jika terbukti melakukan politik uang maka caleg yang bersangkutan bisa digugurkan dari kepesertaan atau pun dewan apabila telah terpilih" ujarnya.

Ia juga menilai, lemahnya penanganan kasus politik uang karena terkendala dengan waktu yaitu  adanya batas waktu 7 hari untuk melaporkan apabila lewat 7 hari maka diangkap kadaluarsa. Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran serta pengawasan pemilu yang belum optimal.

| PUAN
HUT RI 74 - Pemkab Aceh Jaya
Idul Adha - Bank Aceh
Ubudiyah PMB 2019

Komentar

Loading...