Unduh Aplikasi

Hasil Evaluasi Tenaga Kontrak di Abdya Diumumkan Setelah Pilpres

Hasil Evaluasi Tenaga Kontrak di Abdya Diumumkan Setelah Pilpres
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Pasca dirumahkannya 559 tenaga kontrak di Sekretariat Daerah (Setda) Aceh sejak 31 Desember 2018, isu ini mulai mencuat hingga ke Pemerintahan Kabupaten/kota di Aceh. Antara ikut merumahkan juga atau tidak.

Menanggapi persoalan ini, Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim ikut menulis pernyataan melalui halaman akun media sosial facebook miliknya.

Dalam status yang diunggah, Kamis (10/1), Akmal Ibrahim mengatakan Surat Keputusan (SK) tenaga kontrak di daerahnya juga sudah berakhir sejak 31 Desember 2018.

Mengenai keberlanjutan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Abdya, Akmal menuturkan akan ada evaluasi dan dirasionalkan mengingat kontrak tersebut memang sudah ada pelarangannya secara aturan.

"Agar tak membingungkan, kontrak tenaga non PNS Abdya sudah berakhir per 31 desember 2018. Kalaulah ada yang dilanjutkan atau tidak, harus ada evaluasi, dan mungkin juga rasionalisasi mengingat kontrak memang sudah dilarang oleh aturan," kata Akmal Ibrahim seperti yang dikutip AJNN.

Menurut Akmal, kebijakan merumahkan 500 lebih tenaga kontrak di Kantor Gubernur Aceh, atau Pemerintah Kabupaten Pidie dan Aceh Besar dinilai bisa jadi perbandingan kenapa Abdya juga harus mengaminkan kebijakan yang kurang enak tersebut.

"Merumahkan 500 lebih tenaga kontrak di provinsi, atau Pidie, atau juga Aceh Besar, mungkin jadi perbandingan mengapa kita harus mengambil kebijakan tak enak ini," imbuhnya.

Masih dalam kutipan status facebook, Akmal Ibrahim menegaskan setelah dilakukan evaluasi nantinya, maka hasil dari proses ini tidak diumumkan dalam waktu dekat ini, mengingat akan adanya Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres), sehingga nantinya persoalan ini tidak dikait-kaitkan dengan proses politik yang sedang berlangsung.

"Hasil evaluasi tidak diumumkan, dan mungkin akan ditetapkan setelah Pilpres dan Pileg, agar tak dikait-kaitkan dengan proses politik yg sedang berlangsung," ujarnya.

Akmal berharap semua dapat menerima aturan tersebut dengan hati terbuka, karena melayangkan protes pun sudah tidak bisa dilakukan. Bahkan termasuk dirinya sendiri.

"Moga kita bisa menerima aturan ini dengan lapang dada. Sebab, protes pun kita, termasuk saya, sudah tak bisa," tutup pria yang akrab disapa Ayahwa itu.

Pemberitahuan Mulai Tender/Seleksi Sekda Aceh

Komentar

Loading...