Unduh Aplikasi

Hasil Bumi dan Kegiatan Perdagangan Sumber Kekayaan Aceh di Era Kerajaan

Hasil Bumi dan Kegiatan Perdagangan Sumber Kekayaan Aceh di Era Kerajaan
Ilustrasi. Foto: Studiislamfarmasi.blogspot

Oleh: Ambo Asse Ajis 

Di masa lalu, kekayaan Kesultanan Aceh sangat bergantung dengan hasil bumi dan hasil aktvitas perdagangannya. Di masa itu, ada 2 (dua) produk paling utama yang menjadi pundi kekayaan Kerajaan Aceh , yaitu lada dan timah. Lada (merica), tanaman perkebunan yang menjadi barang perdagangan internasional dari abad ke-15 Masehi hingga saat ini. Dalam sejarah disebutkan, Kerajaan Aceh memiliki lahan perkebunan lada  sangat luas yang  di kelola baik kerajaan secara langsung maupun di kelola masyarakat. Sumber lada sendiri ada di wilayah Samudera Pasai, Pedir dan Daya. Saat itu, setiap 100 kati lada, dijual dengan harga 80 uang emas atau serupa dengan nilai 1 tahil perak.

Terkait lada ini, peneliti  Eropa bernama Professor C.R. Boxer mengungkap perkataan direktur perbendaharan Portugis bernama Jorge De Lamos di Goa (India) Tahun 1590 bahwa “hasil perdagangan kerajaan Aceh dengan rute ke negeri sampai di laut merah (mesir) dalam setahun memperdagangkan lada mencapai sekitar 30.000 sampai 40.000 kuintal”. Sebuah perdagangan yang sangat menguntungkan sehingga ia mencatat dalam laporan bahwa “sungguh-sungguh amat menakjubkan kekayaan Sumatera  itu, sehingga jika apa yang di ekspor oleh Aceh berhasil direbut (Portugis) pastilah "mahkota" kerajaan Portugis/Spanyol akan dapat mamulihkan kembalinya wilayah-wilayah Kristen yang telah di caplok (termasuk Jerusalem) bahkan juga meruntuhkan kerajaan Ottaman (Turki).”  

Timah, bahan tambang strategis selain emas. Pada masa Iskandar Muda, Kerajaan Aceh membutuhkan timah untuk di buat sebagai mata uang kerajaan. Kedudukan timah sebagai alat tukar telah lampau di catat Ma Huan (Pra Kerajaan Aceh) sekitar tahun 1405 Masehi di mana mata uang timah dipergunakan bersamaan dengan uang emas. Pada masa itu, uang timah sebagai alat tukar perdagangan di pasaran sehari-hari. Dan, sumber timah sendiri ada di Kedah dan sangat diinginkan di monopoli oleh bangsa Portugis dan Belanda  di kemudian hari.

Pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda, sumber tambang timah di Kedah berhasil  dikendalikan Kerajaan Aceh melalui penaklukan Kedah akibat bersekutu dengan Portugis. Pada masa belakangan Kedah berhianat kepada Aceh karena bekerjasama dengan Kolonial Belanda yang keduanya sangat iri dan hendak memutus kebesaran Kerajaan Aceh..

Pemerintah Aceh harus mengembalikan kedaulatan perkebunan dan perdagangan

Berkat kepiawaian Sultan Ali Mughayat Syah (1513-1530 Masehi), Sultan Ali Riayat Syah Al Kahar (1537-1571 Masehi) hingga Iskandar Muda (1607-1636 Masehi), kekayaan kerajaan Aceh  menumpuk dan mampu membiayai pembangunan pusat kerajaan di Bandar Aceh Darussalam dan meningkatkan kekuatan militer sehingga superioritas di jalur selat Malaka yang saat itu penghubung antara nusantara dengan Eropa, Timur Tengah hingga ke Cina.

Di mulai dari sumber perdagangan lada, Sultan Ali Mughayat Syah (1513-1530 Masehi) menata ekonomi dengan giat melakukan perdagangan antar pulau hingga ke Mesir yang secara ekonomi sangat menguntungkan. Dilanjutkan Sultan Ali Riayat Syah Al Kahar (1537-1571 Masehi), kekayaan perdagangan lada dan dimulainya penghasilan emas sebagai pundi kekayaan kerajaan mampu memulai pembangunan istana Darud Dunia dan penginkatan kekuatan militer, khususnya armada laut yang sangat ditakuti penjajah Eropa ketika itu. Sultan ini mampu membiayai pekerjaan konstruksi pembangunan istana yang insinyurnya dari berbagai suku bangsa yang ada di Bandar Aceh Darussalam. Demikian juga Sultan Iskandar Muda (1607-1636 Masehi) mampu menambah kekayaan Aceh semakin melimpah ruah karena produk lada, timah, emas, kapur barus, dan berbagai barang kebutuhan dunia semakin mahal harganya di pasaran dan berada dalam kendala kerajaan. Hasil kekayaan melalui perdagangan ini turut digunakan memperkuat pembangunan istana yang sudah ada (termasuk pembangunan monumen gunongan) dan meningkatkan kemampuan taktis militer sehingga dominan di Sumatera dan semenanjung Malaya.

Jika membicarakan ke masa sekarang atau situasi Aceh saat ini, kita tidak mendapati ada kepala pemerintahan Aceh yang kuat memegang program secara terkoordinir sebagaimana cakapnya para Sultan Aceh dahulu kala.

Dengan melihat kenyataan, sepertinya, pemimpin Pemerintah Aceh sampai saat ini belum mampu menemukan pola kerja yang bisa menyebakan Aceh dan rakyatnya menjadi salah pengendali ekonomi dunia sebagaimana dulu pernah dilakukan Sultan-Sultan Aceh (pemasok kebutuhan lada, cengkeh, Kamper, kemenyan, timah, emas, dan sebagainya).

Padahal saat ini, sumberdaya manusia Aceh yang memahami seluk beluk pertanian dan perkebunan melimpah ruah sebagai hasil pendidikan formal berbagai universitas yang ada di Aceh. Tetapi sayang sekali, sumberdaya manusia yang kaya ilmu pengetahuan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian juga dengan pengelolaan kekayaan bahan tambangnya, pemerintah Aceh juga nyatanya tidak mampu mengendalikan tambangnya sendiri. Tambang dikerjakan bukan oleh pemerintah melainkan dikendalikan sektor swasta yang hasilnya tidak memberi kemakmuran yang nyata.

Penulis hendak menegaskan bukti bahwa kekayaan perkebunan di era Kesultanan Aceh telah nyata secara langsung memberi kemakmuran. Dahulu kala, pemerintah kerajaan dan para pedagang mampu bekerjsama melakukan aktivitas perdagangan dengan pembeli-pembeli bangsa lain atau dari negeri lain dengan menggunakan harga internasional; sukses memasarkan hasil bumi yang diproduk para petani kebun Aceh.

Kunci rahasia yang bisa diamati saat itu adalah adanya prinsip kebijakan satu arah  yang dikendalikan langsung oleh Sultan, ternyata sangat efektif menaikan produksi sekaligus sultan memberi jaminan pembeliani setiap produk masyarakat sehingga berdampak langsung pada kesejahteraannya.

Kita perlu mengingatkan Pemerintah Aceh  secara umum dan pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Aceh bahwa seharusnya bisa meniru cara kerja Sultan-Sultan Aceh dalam memberikan kemakmuran. Terkait dengan hal tersebut, sesungguhnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah Aceh saat ini, pertama, sebagaimana Sultan Aceh dahulu adalah sumber solusi dari persoalan masyarakat maka Pemerintah Aceh hari ini juga harus bisa jadi solusi. Sebagai contoh, aparatur pemerintah Aceh harus memahami persoalan masyarakat pekebun, petani dan pedagang. Kuncinya pemerintah harus bisa berbicara dengan mereka  untuk memastikan ada sirkulasi produksi yang tetap dan setelahnya pemerintah Aceh memastikan pembelian produk tersebut dengan harga bagus. Kemudian  aparatur Aceh menyiapkan organisasi untuk memasarkannya di Nusantara hingga ke luar negeri.

Kedua, kemampuan berdagang rakyat Aceh harus di revitalisasi lagi dengan cara di fasilitasi, dibimbing, di beri arahan, di beri kemudahan finansial bahkan  jaringan perdagangan yang nantinya  menjadi jaminan kepada Pemerintah Aceh itu sendiri. Dengan maraknya perdagangan hasil perkebunan dan pertanian menyebabkan dinamika ekonomi tumbuh dari bawah (masyarakat); di dukung lahan yang sangat subur, bisa ditanamai dengan banyak tanaman ekonomi yang berorientasi kebutuhan konsumen rumah tanggaatau kebutuhan konsumen industri. Ada banyak produk perkebunan seperti cengkeh, coklat, pala, lada (merica), sereh wangi, kopi, dan lain sebagainya merupakan produk perkebunan yang saat ini mahal harganya di dunia internasional. Artinya, Pemerintah Aceh bersama perangkat organisasinya mencari pasar dan masyarakat Aceh akan menyediakan materialnya.

Ketiga, para Sultan Aceh telah meletakan jaringan perdagangan kuno di masa lalu yang bisa digunakan generasi Aceh hari ini. Dan, sungguh kufur nikmat, jikalau pemerintah Aceh mengabaikan warisan jaringan perdagangan tersebut mengingat kejayaan Aceh sangat bergantung dengan jaringan perdagangan itu sendiri. Dan, syarat-syarat mengembalikan kejayaan ekonomi Aceh hanya perlu kemauan dan kekuatan sentuhan Pemerintah Aceh mengambil peran lebih utama membangun kesepahaman dengan rakyat demi cita-cita berjaya di atas kakinya sendiri.

Belum terlambat mengembalikan kejayaan Aceh dan saya sangat haqqul yaqin. InshaAllah.Amin

Penulis adalah anggota Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komisariat Aceh-Sumatera Utara, tinggal di Aceh Besar

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...