Unduh Aplikasi

GeRAK: Moratorium Pertambangan Kebijakan Zaini Abdullah, Bukan Irwandi

GeRAK: Moratorium Pertambangan Kebijakan Zaini Abdullah, Bukan Irwandi
Kepala Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh, Fernan. Foto: Ist

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meminta kepada Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf tidak mengklaim telah membuat program unggulan seperti tidak memperpanjang izin usaha pertambangan.

Sebelumnya, Irwandi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Senin (1/4/) dengan agenda nota pembelaan atau pleidoi kasus suap dan gratifikasi, mengungkit perundingan perdamaian Gerakan Aceh (GAM) dan pemerintah RI di Helsinki, Finlandia.

Irwandi mengaku telah membuat program unggulan saat menjabat Gubernur Aceh, seperti tidak memperpanjang izin usaha pertambangan di Aceh. Dia ingin wilayah Aceh tidak terjadi seperti Papua, yang kekayaan alam dikuasai oleh perusahaan asing.

Ingub Moratorium Pertambangan yang dikeluarkan Zaini Abdullah tahun 2014. Foto: Dok AJNN

"Di sini banyak musuh, banyak yang saya nggak perpanjang. Saya nggak mau yang terjadi di Papua terjadi di Aceh. Saya mau emas di Aceh tidak untuk orang asing," kata Irwandi.

Kepala Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh, Fernan meminta Irwandi Yusuf untuk tidak terlalu mengklaim kebijakan moratorium tambang merupakan kebijakan yang dibuat olehnya. Pasalnya kebijakan tersebut dikeluarkan pada masa Gubernur Aceh Zaini Abdullah.

"Irwandi hanya melanjutkan kebijakan Zaini Abdullah, dan hanya enam bulan saja dilanjutkan, setelah itu sampai sekarang tidak ada kejelasan bagaimana moratorium itu," kata Fernan ketika dimintai tanggapan atas pernyataan Irwandi Yusuf, Rabu (3/4).

Baca: Baca Pleidoi, Irwandi Ungkit Perdamaian GAM-RI hingga Bantah Nikahi Steffy

Fernan menjelaskan moratorium pertambangan pertama sekali dikeluarkan oleh Abu Doto--sapaan akrab Zaini Abdullah--tahun 2014. Intruksi Gubernur (Ingub) itu bernomor 11/INSTR/2014, tertanggal 30 Oktober 2014.

"Ingub pertama itu berlaku selama dua tahun sampai dengan 2016," ungkap Fernan.

Ingub Moratorium Pertambangan yang dikeluarkan Zaini Abdullah tahun 2016. Foto: Dok AJNN

Bahkan, kata Fernan, Abu Doto juga membentuk tim khusus yang diberi nama Tim Monitoring Pertambangan Minerba, yang bekerja untuk mengevaluasi seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di Aceh. Tim itu bekerja di bawah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh.

"Tim ini terdiri dari LSM, dinas-dinas terkait, dan akademisi, tim ini bekerja untuk melakukan evaluasi IUP mana saja yang tidak berjalan dan tidak memberikan dampak apapun ke daerah," jelas Fernan.

Abu Doto juga kembali melanjutkan Ingub tersebut yang bernomor 9/INSTR/2016, tertanggal 25 Oktober 2016, selama satu tahun. Alasan Abu Doto melanjutkan kembali Ingub tersebut karena merasa kerja-kerja untuk mengevaluasi IUP belum selesai.

"Karena masa jabatan Abu Doto habis, maka kemudian dilanjutkan oleh Irwandi Yusuf," ujarnya.

Ingub Moratorium Pertambangan yang dikeluarkan Irwandi Yusuf tahun 2017. Foto: Dok AJNN

Setelah ingub itu habis, kata Fernan, Irwandi Yusuf kemudian melanjutkan moratorium dengan nomor 5/INSTR/2017, tertanggal 15 Desember 2017, dan berakhir pada 15 Juni 2017. Ingub yang dikeluarkan oleh Irwandi Yusuf hanya berlaku selama enam bulan.

"Selama enam bulan itu tidak jelas juga, tidak ada tim yang dibentuk untuk mengevaluasi IUP, seperti yang pernah dibentuk oleh Abu Doto, jadi Ingub itu habis, tidak jelas apa yang sudah dikerjakan selama enam bulan itu," ujar Fernan.

Sebelum Ingub itu dikeluarkan pada tahun 2014, kata Fernan, tercatat IUP di Aceh mencapai 138 unit dengan luas lahan 841 ribu hektare. Apalagi diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2007-2012 adalah Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar.

"Periode pertama gubernur, Irwandi tidak mengeluarkan Ingub pertambangan, yang ada adalah moratorium logging. Artinya kebijakan moratorium tambang bukan kebijakan Irwandi, tapi Abu Doto, ini perlu digaris bawahi," tegas Fernan.

Sabang Marine 2019

Komentar

Loading...