Unduh Aplikasi

GeRAK: Jangan Sampai Ada Aktivitas Jika Tak Punya Izin Operasi Produksi

GeRAK: Jangan Sampai Ada Aktivitas Jika Tak Punya Izin Operasi Produksi
Kepala Devisi Advokasi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung. Foto: Asrul

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mengingatkan perusahaan PT Muara Tiga Batee Abadi agar tidak melakukan aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan kalau belum memiliki izin Operasi Produksi (OP).

Kadiv Advokasi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung mengatakan jika melakukan aktivitas pertambangan sebelum adanya OP maka kegiatan tersebut sudah termasuk ilegal karena tidak sesuai dengan peraturan pertambangan yang berlaku.

"Jangan sampai ada aktivitas pertambangan apalagi di dalam kawasan hutan jika tidak ada izin OP, kalau dilakukan maka itu ilegal," ucap Hayatuddin Tanjung kepada AJNN, Jumat (11/1).

Terkait hal ini, Hayatuddin meminta Pemerintah Kabupaten Pidie untuk memantau aktivitas yang dilakukan perusahaan, dan bila nantinya mereka melakukan pertambangan di dalam kawasan hutan sebelum mendapatkan izin OP atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), maka pekerjaan tersebut harus segera dihentikan.

"Kita minta Pemerintah Pidie menertibkan dan menyetopnya jika ada aktivitas pertambangan," ujarnya.

Baca: Walhi: IUP Eksplorasi PT Muara Tiga Batee Abadi Ilegal

Selain itu, Gerak juga mendesak penegak hukum juga melihat kegiatan yang dilakukan, bila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku maka harus ditindaklanjuti secara tegas.

"Jika ada unsur pidana, kita minta penegak hukum menindaknya secara tegas, ini perlu dilakukan agar tata kelola pertambangan Aceh lebih baik," tutur Hayatuddin Tanjung.

Sebelumnya, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Muhammad Nur, mengungkapkan kalau Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi PT Muara Tiga Batee Abadi tidak sah karena Pemerintah Kabupaten Pidie tidak memberikan rekomendasi karena lokasi penambangan bebatuan bertentangan dengan tata ruang Kabupaten Pidie

M Nur mengatakan berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie tahun 2014-2034 yang menetapkan kawasan peruntukan pertanian, hal itu disebutkan dalam pasal 31 (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Kawasan pertanian lahan basah seluas 26.648,63 Ha tersebar dibeberapa kecamatan.

Pemberitahuan Mulai Tender/Seleksi Sekda Aceh

Komentar

Loading...