Unduh Aplikasi

GeRAK Gelar Workshop Bahas Tatakelola Pertambangan di Aceh

GeRAK Gelar Workshop Bahas Tatakelola Pertambangan di Aceh
Workshop tata kelola pertambangan di Aceh. Foto: Ist

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menggelar workshop dengan tema mendorong tatakelola pertambangan sektor minerba yang berkelanjutan di Provinsi Aceh, Kamis (13/9) di Hotel The Pade, Banda Aceh.

Kepala Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh Fernan mengatakan Ditjen Minerba mencatat bahwa per Februari 2014, jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia mencapai 10.918 IUP. Maraknya jumlah izin ini tidak diikuti dengan perbaikan tata kelola pertambangan yang menjunjung prinsip kelestarian lingkungan.

“KPK mencatat sepuluh permasalahan utama dalam sektor pertambangan, yang salah satunya menyoroti tatakelola perizinan Tambang,” kata Fernan.

Pelaksanaan Moratorium IUP dari tahun 2014-2018 di Aceh dan skema gerakan penyelamatan sumber daya alam (GNP SDA) Korsup minerba yang dilakukan oleh KPK-RI serta kementrian/lembaga terkait.

Menurutnya hal tersebut turut memastikan tidak ada pemberian izin konsesi tambang yang baru baik di kawasan hutan maupun APL di wilayah Provinsi Aceh. Langkah ini dianggap tepat disaat pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya melakukan upaya penataan kembali izin usaha pertambangan.

“Kemudian pada 25 Oktober 2016, Pemerintah Aceh telah menerbitkan intruksi Gubernur tentang keberlanjutan Moratorium Izin Tambang di Aceh hingga oktober 2017,” ujarnya.

Keluar pergub tersebut mengisyaratkan komitmen Pemerintah Aceh dalam melakukan upaya protective terhadap penurunan deforestasi dan degredasi lahan dan perbaikan tatakelola, salah satunya mengevaluasi keseluruhan IUP yang tersisa.

“Yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Aceh adalah pencabutan IUP yang belum mendapatkan kepastian Clean and Clear (CNC) dan atau IUP bermasalah. Untuk itu perlu penegasan Pemerintah Aceh untuk mengambil langkah menerbitkan SK pencabutan IUP di Aceh,” katanya.

Menilik situasi di atas, menarik dan penting untuk membahas lebih lanjut tatakelola pelaksanaan pertambangan di Provinsi Aceh.

Tidak hanya menyoal poin-poin permasalahan dalam tatakelola yang meliputi aspek regulasi, sanksi juga fungsi-fungsi yang belum dijalankan secara optimal. Namun juga rekomendasi solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada.

“Dalam diskusi tersebut kami menghadirkan para pihak dari SKPA dan aparat kepolisian, tujuan akhir ada rekomendasi terkait permasalahan perusahaan tambang di Aceh,” ujarnya. 

Komentar

Loading...