Unduh Aplikasi

KASUS PROYEK IPAL RSU MEURAXA

GeRAK Aceh: Penyimpangan Proyek IPAL di RSUD Meuraxa Terencana

GeRAK Aceh: Penyimpangan Proyek IPAL di RSUD Meuraxa Terencana
Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, menilai subkontrak proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Rumah Sakit Umum Daerah Meuaxa Banda Aceh tahun 2017 lalu, sudah terlebih dahulu direncanakan secara sistematis, untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, mengungkapkan jika merujuk pada objek perkara yang ditemukan dari hasil audit, menunjukan bahwa perkara subkontrak proyek ini sudah dirancang secara sistematis. Tujuannya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara curang.

Baca: PT ZA Alihkan Pekerjaan Utama kepada PT RHI Senilai Rp 2,4 Miliar

"Potensi indikasi (penyimpangan) itu sangat mudah didalami, karena adanya skenario yang dirancang Untuk mendapatkan keuntungan dengan mensubkan pekerjaan kepada pihak lain," kata Askhalani kepada AJNN, Rabu (11/9).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, perbandingan rasio normal persentase keuntungan proyek yaitu 15 persen. Merujuk pada proyek IPAL itu, keuntungan yang didapati selisihnya lebih dari 15 persen.Hal ini sudah mencukupi syarat untuk menjadi perkara yang harus di usut oleh institusi penegak hukum.

Kemudian sambungnya, PT ZA selaku rekanan diketahui telah menyetorkan selisih bayar sebesar Rp 326 juta, sebagaimana hasil temuan BPK RI perwakilan Aceh dan juga telah diamini Direktur RSUD Meuraxa. Kendati demikian, disebabkan mekanisme atas subkontrak proyek itu dilakukan dengan cara melawan hukum dan tidak mendapat persetujuan dari PPTK.

Nilai kontrak terkait item pekerjaan yang diduga telah terjadi penyimpangan didalamnya adalah sebesar Rp 3,2 miliar. Kemudian BPK menemukan bahwa pekerjaan itu nilainya sebesar Rp 2,9 miliar, sehingga rekanan diminta mengembalikan kelebihan bayar sebesar Rp 326 juta. Bahkan, menurut dokumen terbaru diketahui nilai riil kontrak antara PT ZA dan PT RHI, besarannya hanya sebesar Rp 2,4 miliar.

"Pengembalian uang juga tidak menghapus perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Bukti terbaru itu juga bisa menjadi pintu masuk untuk mendalami perkara ini, karena adanya upaya para pihak untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan cara merugikan keuangan negara
," jelasnya.

Sementara itu, jelas Askhal, dalam kasus ini, perbuatan dan unsur melawan hukum sudah diketahui. Maka kemudian, pihak rekanan mengembalikan uang tersebut, akan tetapi jika tidak ada audit maka pengembalian lebih bayar itu mustahil dilakukan.Karenanya, ia memastikan tindakan itu merupakan perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja dan terencana.

"GeRAK Aceh mendorong institusi aparat penegak hukum, untuk melakukan pendalaman materi dan membongkar siklus korupsi ini secara profesional serta berlandaskan pada objek perkara dugaan tindak pidana korupsi," tegasnya.

Selain itu, kata dia, subkontrak proyek dan adanya keuntungan dari proyek ini tidak berdiri sendiri, dapat dipastikan adanya aktor-aktor tertentu yang merancang proyek ini untuk dimenangkan. Kemudian patut juga dicurigai, adanya kolaborasi pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.

"Penjualan pekerjaan ini sangat dilarang dan bahkan ancaman pidana ini. Selain menyalahi aturan tentang pengadaan barang dan jasa juga menyalahi UU No 31 tahun 1999 Jo UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," pungkas Askhal.

Komentar

Loading...