Hasanudin
Unduh Aplikasi

GeRAK Aceh: Panwaslih Bukan Penjagal, Tapi Penjaga Peraturan KPU

GeRAK Aceh: Panwaslih Bukan Penjagal, Tapi Penjaga Peraturan KPU
Koordinator GeRAK Aceh Askhalani. Foto: Fauzul Husni

BANDA ACEH - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani berang dengan putusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh yang mengabulkan gugatan sengketa pemilu yang diajukan Abdullah Puteh.

Putusan gugatan tersebut dibacakan majelis sidang panwaslih Aceh, Kamis (8/9). Dalam putusan itu mantan Gubernur Aceh era 2004 tersebut dapat kembali menjadi peserta pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

Padahal, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 sudah tegas ditulis bahwa setiap mantan narapidana kasus korupsi resmi dilarang ikut pemilihan legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota 2019.

Askhalani mengungkapkan putusan Panwaslih Aceh terhadap sah pencalonan mantan terdakwa korupsi telah mengkebiri putusan KPU.

Saat ini, kata Askhal, lantaran belum adanya keputusan resmi dari Mahkamah Agung, maka PKPU masih berlaku untuk dijadikan rujukan dalam penetapan calon caleg terdakwa korupsi.

“PKPU masih berlaku sebelum adanya putusan resmi MA. Bukan seperti Panwaslih Aceh yang malah mengambil putusan baru meluluskan eks koruptor untuk maju sebagai caleg, ini petaka bagi Aceh khususnya,” kata Askhalani kepada AJNN, Jumat (10/8).

Baca: Gugatan Abdullah Puteh Dikabulkan Panwaslih Aceh

Seharusnya, lanjut Askhal, Panwaslih Aceh tidak mengadili peraturan KPU, tapi bekerja menyesesuaikan dengan PKPU. Artinya panwaslih bukan penjagal, tapi penjaga peraturan KPU. Keputusan Panwaslih Aceh ini akan menjadi bumerang baru dalam ranah politik nasional.

“Ini akan memberi dampak yang tidak baik, karena komitmen para pihak untuk tidak menerima caleg atau calon tertentu yang pernah menjadi terhukum kasus pidana korupsi tidak dilakukan secara taat azas oleh Panwaslih Aceh,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) untuk memeriksa seluruh Panwaslih Aceh yang sudah mengambil keputusan dengan meloloskan Abdullah puteh sebagai calon.

“Kebijakan memenangkan gugatan Abdullah Puteh harus ditinjau ulang dan mendapat perhatian dari DKPP, karena keputusan ini mereduksi aturan PKPU yang dibuat sebagai syarat formal dalam proses pemilu di Indonesia,” ungkap putra asli Abdya itu.

Menurutnya kebijakan memenangkan Abdullah Putehi juga sangat rentan karena bisa dipakai sebagai yurisprudensi atau putusan hukum baru oleh para calon lain di tingkat nasional dan akan menimbulkan kekacauan hukum.

“Akhirnya ini akan berdampak pada proses tahapan pemilu yang sudah dijalankan oleh KPU di seluruh Indonesia,” kata advokat muda itu.

Adi Maros

Komentar

Loading...