Unduh Aplikasi

Gelar Aksi Demo, Gempar Desak DPRK Makzulkan Bupati Simeulue

Gelar Aksi Demo, Gempar Desak DPRK Makzulkan Bupati Simeulue
Aksi masyarakat mendesak DPRK makzulkan Bupati Simeulue. Foto: Ist

BANDA ACEH - Aliansi Gerakan Masyarakat Anti Pejabat Amoral (GEMPAR) di Simeulue melakukan aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat. Aksi itu dilakukan dalam rangka mendesak DPRK Simeulue menuntaskan segera dugaan video amoral yang diduga melibatkan Bupati Simeulue, Erly Hasyim.

Koordinator Lapangan, Dafran alias Ucok mengatakan, massa yang mengikuti aksi tersebut diperkirakan sekitar 1500 orang dan dibantu juga oleh mahasiswi dari Universitas Teuku Umar. Pihaknya juga melakukan konvoi menggunakan sepeda motor dengan mengelilingi sejumlah ruas jalan di kabupaten tersebut.

“Aksi ini dilakukan sehubungan dengan viralnya video mesum yang diduga Bupati Simeulu beredar di masyarakat yang menimbulkan keresahan diberbagai kalangan,” kata Dafran kepada AJNN, Senin  (29/7).

Sambungnya lagi, perbuatan tersebut melanggar pasal  35 ayat 1 Undang-undang nomor 32/2004 tentang pemerintahan daerah Jo pasal 131 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 6/2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhatian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Baca: SK Pansus DPRK Simeulue tentang Investigasi Video Mesra Diduga Bupati

“Bupati Simeulue, Erly Hasyim juga telah melanggar pasal 23 ayat1 Jo pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Khalwat  (mesum) dan atau melanggar pasal 29 Jo pasal 4 undang-undang tahun 2008 tentang pornografi dan pasal 282 tentang Kesusilaan,” ungkapnya.

Oleh karena, sambung Ucok, pihaknya mengapresiasi dan mendesak DPRK Simeulue segera melaksanakan rapat paripurna untuk memakzulkan Bupati Simeulu Periode 2017-2022 dan meminta Plt Gubernur Aceh secara structural bertindak tegas terkait video asusila (mesum) yang diduga dilakukan oleh Bupati Simeulue.

“Kami rakyat Simeulue meminta kepada penegak hukum agar segera memproses dan menuntaskan kasus video mesum  diduga bupati Simeulue sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan mendesak DPRK Simeulue agar melaksanakan rapat paripurna 7x24 jam terhitung dari hari selasa,” pungkasnya.

HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...