Unduh Aplikasi

Fraksi Partai Aceh DPRK Pidie Dukung Referendum

Fraksi Partai Aceh DPRK Pidie Dukung Referendum
Fraksi Partai Aceh DPRK Pidie. Foto: AJNN.Net/Salman

PIDIE - Fraksi Partai Aceh (PA) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie yang berjumlah 23 orang mendukung tentang wacana Referendum di Aceh sebagaimana yang telah dinyatakan Muzakkir Manaf akrab disapa Mualem selaku Ketua DPA Partai Aceh yang juga Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA).

“Hal itu kami pandang sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh konstitusi dan pernyataan tersebut juga kami pandang sebagai sebuah otokritik terhadap perdamaian di Aceh yang telah berlangsung selama 14 tahun ini,” kata Fraksi PA DPRK Pidie, yang disampaikan ketua Fraksi Jailani HM Yakob kepada sejumlah wartawan di DPRK Pidie, Kamis (13/6) .

Jailani HM Yakob menuturkan, transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan gerakan bersenjata-politik ke gerakan politik sebagaimana kesepakatan yang telah ditandangani dalam MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam yang difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CM) dan telah diturunkan dalam Undang-undang tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) sepenuhnya dilakukan oleh GAM.

Aceh Monitoring Mission (AMM), sambung Jailani, merupakan sebuah tim yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM (MoU Helsinki) menjalankan tugas mulai tanggal 15 September 2005. Perlu dicatat, AMM adalah misi Uni Eropa yang pertama di Asia dan bentuk kerjasama yang pertama dengan negara-negara ASEAN.

“Di dalam AMM terdiri dari lima negara ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sedangkan negara-negara tergabung dalam Uni Eropa yang masuk dalam AMM adalah Swiss dan Norwegia,” ujarnya.

Menurutnya, pelucutan senjata GAM sebagai bukti komitmennya terhadap nota kesepahaman damai GAM dengan menyerahkan 840 pucuk senjata yang diterima oleh AMM dalam empat tahap sesuai dengan nota kesepakatan dengan upacara pemotongan serjata terakhir dilaksanakan di Banda Aceh pada tanggal 21 Desember 2005.

Namun, hingga 14 tahun perdamaian Aceh tidak terlihat adanya political will dar Pemerintah Indonesia untuk memenuhi poin-poin dalam MoU Helsinki yang telah diturunkan ke dalam UUPA atau masih selengah hati diwujudkan Pemerintah Indonesia.

Anggota DPRK Pidie Fraksi Partai Aceh mengecam pernyataan elite-elite di Jakarta yang memframing bahwa permyataan Ketua DPA Partai Aceh Muzakkir Manaf dapat dikenai sanksi hukum untuk kemudian dipidanakan.

Perlu digaris bawahi bahwa, elite-elite tersebut mesti membaca peraturan perundang-undangan secara utuh atau tidak sepenggal-sepenggal sesuai kepentingan politik praktis mereka saja dengan mengabaikan kekhususan Aceh.

Dalam MoU Helsinki pada point 2.1 disebutkan Pemerintah RI, akan mematuhi kovenan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hak-hak sipil, politik, hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Dengan kata lain, kovenan Internasional PBB yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XX1) tanggal 16 Desember 1966 sendiri eksistensi tiap-tiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri

“Pemerintah Indonesia semestinya malu pada dunia internasional yang sejak awal telah memfasilitasi perdamaian antara GAM dengan pemerintah RI dan memonitoring inplementasi perdamaian, namun sebaliknya Pemerintah RI justru tidak menunjukan itikad baik dengan menjalankan seluruk kesepakatan dan melihat Aceh dengan stigma negatif,” tegas Jailani.

HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...