Unduh Aplikasi

Evaluasi Satgas Saber Pungli, Ombudsman : Kedepan Harus Lebih Tegas

Evaluasi Satgas Saber Pungli, Ombudsman : Kedepan Harus Lebih Tegas
Ketua Pokja Pencegahan UPP Saber Pungli Provinsi Aceh, Taqwaddin. Photo: Ist

BANDA ACEH - Tim Saber Pungli Kabupaten/Kota Aceh diminta mengintensifkan koordinasi antar sesama anggotanya yang berasal dari berbagai instansi, baik vertikal maupun instansi daerah. Kordinasi yang baik dinilai penting demi mewujudkan daerah yang bebas pungli sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat mudah tercapai.

“ Terwujudnya daerah tanpa pungli, tentu akan memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah,” Kata Kepala Ombudsman RI Aceh, Taqwaddin, Jumat (7/12/2018)

Pernyataan disampaikan Taqwaddin saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi TA 2018, Satgas Saber Pungli Provinsi Aceh yang berlangsung di Hotel Mekkah, Banda Aceh. Acara dibuka Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan, SDM dan Hubungan Kerja Sama Pemerintah Aceh itu, dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Aceh dan Satgas UPP Kabupaten/Kota se-Aceh. Turut hadir Ketua UPP Saber Pungli Aceh, Kombes Pol Erwin Faisal.

“ Keberadaan kita dalam Saber Pungli karena jabatan (ex officio). Untuk itu tentu kita membawa nama institusi masing-masing, sehingga mengharuskan kita berperan dan berkontribusi aktif memberantas praktek pungli,” ujar Ketua Pokja Pencegahan UPP Saber Pungli Provinsi Aceh itu.

Mengacu pada SK-nya, kata Taqwaddin, UPP Saber Pungli adalah institusi yang bertanggungjawab kepada Presiden dan pemerintah daerah. Untuk itu, kata Taqwaddin kepala daerah di Aceh harus optimal dalam pencegahan praktek pungli.

“ Ini penting untuk mewujudkan daerah yang bebas pungli sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat mudah tercapai,” kata Taqwaddin.

Menurut Taqwaddin sesuai data laporan masyarakat tahun 2017 dan tahun 2018 kepada Ombudsman, keberadaan UPP Saber Pungli sangat berpengaruh terhadap perilaku pungli di Aceh. Tahun 2016 atau sebelum terbentuknya tim saber pungli, laporan maladministrasi berupa permintaan uang ilegal oleh aparatur pelayan publik di Aceh menempati urutan ketiga.

“ Setelah eksisnya upaya pemberantasan pungli oleh Tim Saber Pungli maka laporan pengaduan praktik pungli turun ke urutan keenam. Ini tentu patut kami apresiasi. Semoga ditahun depan pungli di Aceh semakin berkurang,” kata Taqwaddin.

“ Untuk mencapai ini, tentu upaya pemberantasan pungli ditahun depan harus lebih tegas dan keras,” kata Taqwaddin.

Sementara itu dalam paparannya, Ketua UPP Saber Pungli Aceh Kombes Pol Erwin Faisal mengatakan kemajuan dan perkembangan tehnologi serta pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi terhadap karakter dan kredibilitas aparat pelayanan publik disemua sektor pemerintahan.

"Pungutan liar hampir terjadi di semua pelayanan publik dan berdampak pada ekonomi biaya tinggi, rusaknya tatanan masyarakat, menciptakan masalah sosial, dan kesenjangan sosial, menghambat pembangunan, merugikan masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Demikian juga halnya pada sektor pelayanan publik yang ada di wilayah Provinsi Aceh," kata Erwin.

Dia menegaskan Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan Pungli.

“Sebagaimana diketahui Bersama lanjut Erwin, praktek Pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu upaya pencegahan,” kata Erwin yang juga penjabat Irwasda Polda Aceh.

HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...