Unduh Aplikasi

ESDM: IUP Eksplorasi PT Muara Tiga Batee Abadi Sudah Ada Rekom Pemkab

ESDM: IUP Eksplorasi PT Muara Tiga Batee Abadi Sudah Ada Rekom Pemkab
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Kabid Meniral Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Said Faisal mengatakan, kalau PT Muara Batee Abadi yang berada di Pidie, sudah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPMPTSP) Aceh.

Selain itu, kata Said, perusahaan itu juga memperoleh rekomendasi dari keuchik, kecamatan hingga kabupaten terkait proses perizinan tersebut.

"Muara Batee Abadi sudah memperoleh izin eksplorasi dari DPMPTSP Aceh, proses perizinan itu dimulai dari kabupaten, ada rekom keuchik, camat," kata Said Faisal saat dikonfirmasi AJNN, Jumat (11/1).

Said menjelaskan kalau prosesnya hingga keluar IUP eksplorasi sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 120 Tahun 2016, dimana telah ditentukan prosedur dan tata cara pengurusan izin, peraturan tersebut yang kemudian menjadi dasar untuk memulai alur perizinan.

"Kami tidak pernah memproses kalau persyaratannya itu tidak lengkap dan akan kami kembalikan," ujarnya.

Baca: Walhi: IUP Eksplorasi PT Muara Tiga Batee Abadi Ilegal

Said menuturkan, Dinas ESDM Aceh juga telah mengecek semua kelengkapan teknis seperti peta, koordinat, tumpang tindih lahan sesama pemegang izin. Jika persyaratan itu sudah dilengkapi, maka baru dapat dikeluarkan telaah teknis dalam proses perolehan izin eksplorasi tersebut.

"Dan dari ESDM selaku dinas teknis juga sudah memberikan pencadangan wilayah dan telaah teknis," ujarnya.

Namun, Said menyebutkan, PT Muara Tiga Batee Abadi itu baru hanya memperoleh IUP eksplorasi, dan belum ditingkatkan ke tahap Operasi Produksi (OP), sehingga belum bisa melakukan aktivitas pertambangan khususnya di dalam kawasan hutan.

"Tapi belum ditingkatkan ke tahap OP," ungkapnya.

Karena untuk peningkatan ke tahap OP, lanjut Said, perusahaan perlu melengkapi beberapa dokumen lainnya, seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), izin lingkungan dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

"Kalau itu sudah lengkap untuk tahap OP, baru mereka dapat melakukan pengambilan. Jika itu belum ada maka tidak bisa dilakukan. Tapi kalau aktivitasnya di luar kawasan hutan tidak menjadi persoalan, namun jika berada di dalam kawasan hutan maka ada mekanisme dan prosedur yang harus mereka tempuh, artinya izin IPPKH atau izin dari pihak kehutanan perlu diperoleh," kata Said.

Pemberitahuan Mulai Tender/Seleksi Sekda Aceh

Komentar

Loading...