Unduh Aplikasi

Eks Gubernur Aceh Abdullah Puteh Divonis 1,5 Tahun Penjara Kasus Penipuan

Eks Gubernur Aceh Abdullah Puteh Divonis 1,5 Tahun Penjara Kasus Penipuan
Mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Foto: Detik/Yulida Medistiara

JAKARTA - Mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dijatuhi pidana 1,5 tahun penjara. Hakim menilai Puteh terbukti bersalah melakukan penipuan terhadap seorang investor Herry Laksmono.

"Mengadili menyatakan terdakwa Abdullah Puteh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdullah Puteh pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Kartim Khaeruddin, di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (10/9).

Hakim mengatakan Puteh terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHP sesuai dakwaan pertama. Hakim menilai semua unsur yang ada pada pasal tersebut terbukti.

"Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang," ujarnya.

Hal yang memberatkan vonis tersebut adalah terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan proses pembuktian, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Sementara hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan dan memiliki keluarga yang menjadi tanggungannya.

Hakim mengatakan Herry mengirimkan uang kepada Puteh sebesar Rp 750 juta untuk biaya pengurusan izin Amdal. Namun, berdasarkan keterangan saksi dan bukti di persidangan biaya pengurusan Amdal hanya sebesar Rp 406.750.000, bukan Rp 750 juta.

Kasus bermula, pada pertengahan tahun 2011, terdakwa Abdullah Puteh selaku Komisaris PT Woyla Raya Abadi beberapa kali bertemu dengan saksi Herry Laksmono. Pada pertemuan itu, Puteh mengatakan kepada Herry memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dari Menteri Kehutanan atas lahan seluas 6.521 Ha yang terletak di Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

Namun, terdakwa tidak punya modal untuk menjalankan usaha tersebut terutama untuk pengurusan izin-izin lainnya yang diperlukan agar usaha tersebut dapat dijalankan. Untuk itu, terdakwa Abdullah Puteh meminta bantuan Herry untuk memodali usaha tersebut dengan menawarkan kerjasama.

Terdakwa Abdullah Puteh menjanjikan Herry akan diberikan hak memanfaatkan kayu yang ada dalam areal izin IUPHHK-HTI yang dimiliki terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 297/Menhut-II/2009 tanggal 18 Mei 2009. Namun, pada praktiknya hakim menyebut Herry tidak dapat memanfaatkan hasil penebangan kayu tersebut.

Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU sebelumnya yaitu 3 tahun 10 bulan dengan terdakwa ditahan. Usai persidangan, Puteh menyatakan banding, sementara jaksa menyatakan pikir-pikir.

Komentar

Loading...