Unduh Aplikasi

Editorial: Rubicon untuk Simeulue Satu

Editorial: Rubicon untuk Simeulue Satu
Gratifikasi
Gratifikasi dan suap adalah perbuatan memperkaya dirinya sendiri atau orang lain untuk mencapai tujuan atau keinginan tertentu yang diharapkan. Dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, kasus tindak pidana gratifikasi dan suap merupakan kasus paling populer dan cukup sering ditangani oleh lembaga anti rasuah Indonesia: komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Tak jarang perbuatan itu melibatkan pemangku kepentingan strategis seperti menteri, hakim, jaksa, polisi, gubernur, bupati dan anggota DPR. Dari sekian banyak kasus yang ditangani KPK adalah kasus yang berhasil dibongkar lewat operasi tangkap tangan (OTT).

Perbedaan antara gratifikasi dan suap itu, sebenarnya, memiliki kecenderungan (kesamaan) dan perbedaan yang tipis. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan gamblang dijelaskan gratifikasi itu apa, bagaimana dan seperti apa konsekuensi hukum yang akan diterima pelaku.

Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001, menyebutkan: ayat (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Kemudian dalam ayat 2 disebutkan bahwa: (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jadi, berdasarkan pengertian, gratifikasi terdapat pada penjelasan: "Yang dimaksud dengan "gratifikasi" adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjawalan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."

Sementara suap dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 12 huruf a menyebutkan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”, sementara pada huruf b disebutkan bahwa “pegawai negeri atau penyelengara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan kerena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Jika melihat dari definisi tersebut maka antara gratifikasi dan suap sangat tipis perbedaannya dan memiliki kesamaan yang melekat. Misalnya, seseorang atau perusahaan yang melakukan upaya suap kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil dalam rangka mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP). Biasanya, hal utama yang dilakukan sebelum melakukan suap adalah mengimingi sesuatu dalam bentuk hadiah atau uang ke pihak yang membantu mempercepat proses pengurusan izin. Bila izin sudah dikantongi, pihak perusahaan atau seseorang yang melunasi janji dan hadiah tersebut sudah bisa dikatakan melakukan tindak pidana gratifikasi dan suap, unsurnya terpenuhi.

Berkaca pada upaya proses penegakan hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi di Aceh, sejak 2006 hingga saat ini, sehemat penulis belum ada institusi penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pernah menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi dan suap.Yang paling banyak ditangani adalah unsur-unsur potensi korupsi kesalahan prosedur seperti mark-up, pengadaan fiktif dan sangat berfokus pada aspek kerugian keuangan negara.

Padahal, menurut catatan GeRAK Aceh, dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terjadi secara masif dalam beberapa kasus yang mencuat di Aceh terutama kasus pengadaan barang dan jasa, pengurusan izin usaha pertambangan maupun perkebunan sawit.

Nah, pada awal 2015 ini, ada hal menarik yang terjadi di Aceh, yaitu mencuatnya kasus dugaan gratifikasi dan suap Bupati dan Wakil Bupati Simeulue! Bahkan, Kejaksaan Tinggi Aceh kini tengah melakukan penyidikan terhadap kasus yang menyita perhatian publik itu, seperti tertuang dalam surat perintah dimulainya penyidikan nomor Print-01/N.1/01/2015 tertanggal 27 Januari 2015.

Artinya, pihak Kejaksaan Tinggi Aceh tak boleh lengah apalagi main-main dalam kasus ini. Jika sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan sebuah kasus, ini membuktikan bahwa telah ditemukan bukti awal dugaan tindak pidana pada kasus tersebut.

Pertanyaannya kita adalah, apakah pihak Kejati mampu mengungapkan kasus ini secara terbuka? Pasalnya, dalam beberapa kasus yang ditangani, cenderung tidak mampu diungkap hingga tuntas dan transparan. Malah, tak sedikit kasus seperti ini kemudian hilang bak ditelan bumi; mengemuka diawal, senyap kemudian.

Kita semua tahu bahwa pengungkapan kasus korupsi itu butuh nyali, bukan hanya sebatas beropini, konon cuma beretorika untuk kepentingan memuaskan publik sesaat. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum di Aceh harus berani mencontoh cara kerja KPK agar trust publik terhadap korp adiyaksa itu terbangun kembali.

Ini adalah harapan rakyat karena kasus gratifikasi menjadi salah satu kasus yang paling dinanti. Apalagi fakta awal dugaan gratifikasi dan suap Bupati dan Wakil Bupati Simeulue sangat mudah dikenali jejaknya. Persoalannya, adakah nyali Kejati Aceh mengeksekusi kasus ini? Atau cuma gertak sambal untuk membuka pintu masuk mesin “ATM”, lalu kasusnya hilang bersama raungan Jeep Wrangler Rubicon di Pulau Simeulue nun jauh di mata itu? Semoga ini tak terjadi!

REDAKSI

Komentar

Loading...