Unduh Aplikasi

Editorial: Pedofil, Predator Menjijikkan dari Ujung Sumatera

Kata pedofilia berasal dari bahasa Yunani: paidophilia—pais ("anak-anak") dan philia ("cinta yang bersahabat" atau "persahabatan".

Meskipun arti harfiah telah diubah terhadap daya tarik seksual di zaman modern, berdasarkan gelar "cinta anak" atau "kekasih anak," oleh pedofil yang menggunakan simbol dan kode untuk mengidentifikasi preferensi mereka.

Pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 16 atau lebih tua). Biasanya "penyakit" ini ditandai dengan kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi).

Dalam penggunaan populer, pedofilia berarti kepentingan seksual pada anak-anak atau tindakan pelecehan seksual terhadap anak, sering disebut "kelakuan pedofilia. Pedofilia adalah tindakan atau fantasi orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak atau anak-anak.

Di Indonesia, kekerasan terhadap anak mengalami fase peningkatan luar biasa. Pengaruh ini juga menjalar ke wilayah yang paling terendah yaitu daerah-daerah terpencil di Indonesia. Tingkat kekerasan yang terjadi sepertinya sangat sulit dibendung. Apalagi para pelaku kejahatan ini sangat lihai melakukan aksi kejahatannya.

Bayangkan saja hampir setiap hari tayangan di media baik TV, maupun surat kabar getol menyajikan fakta kekerasan terhadap anak, baik pembunuhan, perkosaan, sodomi serta kekerasan fisik lainnya.

Bahkan paling tragis peristiwa perkosaan dan pembunuhan dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya melindungi anak-anak, baik orang tua kandung, ayah tiri, saudara dan bahkan famili yang masih memiliki tali hubungan persaudaraan dengan korban.

Saat ini, Aceh sedang dirudung ploblematika luar biasa yaitu kejahatan seksual terhadap anak. Lihat saja dalam fase 2015, tingkat kekerasan terhadap anak di beberapa tempat dalam kabupaten/kota meningkat secara tajam.

Ironisnya, kejahatan tersebut dilakukan oleh para pelaku dan terjadi berulang-ulang. Lihat saja bagaimana data yang disajikan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh! Saat ini tercatat sedikitnya 26 kasus kejahatan terhadap anak seperti: pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pencabulan .

Ini belum lagi temuan fakta terbaru di kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Bireuen yang terjadi pada September 2015. Kejadian-kejadian ini menggambarkan kondisi Aceh sudah memasuki fase Darurat Kekerasan terhadap Anak.

Tindak kekerasan terhadap anak semakin hari semakin meningkat di provinsi paling barat Indonesia ini. Tapi, ironisnya, proses penyelesaian terhadap kasus-kasus yang ditangani aparat hukum (kepolisian) belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku.

Bahkan dalam rentan waktu satu bulan terdapat beberapa kejahatan yang terjadi secara sistemik seperti kasus guru memukul murid dengan palu di Aceh Utara; kasus Ayu yang dibakar oleh pasutri di Bireun; kasus pengeroyokan Nurul Fatimah di Aceh Besar; kasus perkosaan anak oleh pria beristri di Pidie; kasus perkosaan hingga melahirkan di Aceh Barat; serta terakhir kasus Perkosaan dan pelecehan seksual berulang oleh segerombolan orang terhadap anak di Aceh Besar.

Semua fakta tersebut terjadi dalam rentan waktu tidak begitu jauh. Artinya, ini menunjukan bahwa efek jera terhadap para pelaku kekerasan terhadap anak, sebagaimana disebutkan dalam UU perlindungan Anak, belum menunjukan efektifitas yang bisa mencegah kejahatan itu secara berulang .

Kemudian, peran pemerintah pun hingga saat ini masih sebatas sosialisasi.

Seharusnya, pemerintah menerapkan kebijakan strategis yang mampu menekan dan menghilangkan angka kekerasan yang terus meningkat tajam di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Faktor lain yang juga patut dipertanyakan adalah keterlibatan unsur pemerintahan seperti BP3A, Dinas Sosial, dan beberapa SKPA/SKPK lain termasuk unsur dari Legislatif (DPRA/DPRK) dalam menekan tingkat kekerasan tersebut. Sebab, lembaga di atas merupakan motor penggerak utama sebagaimana mandat UU.

Namun sayang, semua belum berjalan baik pada tingkat lokal Aceh. Bahkan, terkesan mengalami kegagalan yang luar biasa. Padahal, seiring meningkatnya kekerasan terhadap anak maka semakin dibutuhkan inovasi dan kreasi dari para pemangku kepentingan di Aceh.
Misalnya melahirkan produk hukum (regulasi lokal) yang dapat dipakai sebagai produk hukum untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan terhadap anak.

Apalagi, kasus kejahatan terhadap anak bukan hanya muncul ketika kasusnya mencuat ke publik. Penanganannya juga tidak cukup dengan menyebutkan kata “prihatin” atau sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana semua pihak bertanggung jawab dan amanah.

Semua harus bekerja jujur dan bukan malah mencari keuntungan dari program atau kegiatan atas nama kekerasan terhadap anak.

Pemerintah, Dewan, Ulama dan semua steakholder jangan hanya sibuk dengan politik dan mengabaikan tingkat kekerasan yang samakin menggila. Semua pihak harus berani melakukan perlawanan terhadap pelaku pedofil.

Sebab, jika ini terus dibiarkan, berapa ratus orang anak yang nyawa dan masa depannya terancam.

Karena itu, penanganan kasus kejahatan ini tidak boleh dilakukan dengan cara-cara biasa. Harus ada tindakan hukum nyata, tegas, dan berefek jera.

Misalkan pelakunya dihukum seumur hidup, dibuatkan penjara khusus di Pulau Bunta (dulunya tempat penyembuhan penderita kusta), dikucilkan, atau dicambuk setiap Jumat di depan warga dan keluarganya. Agar anak-anak kita kelak selamat dari ancaman penyimpangan seksual kaum pedofil; kaum predator menjijikkan dari ujung Sumatera Serambi Mekah. Semoga!

Komentar

Loading...