Unduh Aplikasi

Dugaan Penggelapan Iuran PGRI Aceh Timur, Jaksa Periksa Sejumlah Saksi

Dugaan Penggelapan Iuran PGRI Aceh Timur, Jaksa Periksa Sejumlah Saksi

ACEH TIMUR - Sejumlah pengurus PGRI Kabupaten Aceh Timur telah diperiksa Kejaksaan untuk dimintai keterangannya terkait dugaan penyimpangan dana iuran wajib PGRI yang dipotong langsung dari gaji guru PNS di daerah tersebut setiap bulannya.

Terkait adanya pemanggilan terhadap ketua dan sejumlah pengurus PGRI lainnya oleh Kejaksaan Negeri Aceh Timur tentang adanya dugaan penyimpangan iuran dana tersebut diakui Ketua PGRI Aceh Timur Husaini.

Husaini mengatakan, dirinya dan sejumlah pengurus telah diperiksa kejaksaan, namun ia mengaku bahwa iuran para guru tersebut tidak berada padanya, iuran yang dipotong setiap bulannya mencapai lebih kurang Rp. 18 juta rupiah setiap bulannya.

"Iuran tersebut berada pada Kasubag Keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur lebih kurang sejumlah Rp. 200 juta rupiah yang dipotong dari setiap guru melalui Dinas Pendidikan, dan uang itu bukan sama saya," sebut Ketua PGRI Husaini saat dihubungi AJNN pada Rabu (7/2).

Sementara itu Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Aceh Timur Khalidin membantah adanya uang sejumlah Rp. 200 juta yang belum disetor olehnya ke rekening PGRI.

"Memang benar iuran itu dipotong melalui Dinas Pendidikan, namun tidak benar sebanyak Rp. 200 juta, yang belum disetor ada tiga bulan, itupun ada sesuatu dan lain hal sehingga belum sempat disetor ke rekening dan sisanya dalam waktu dekat akan disetor sebanyak tiga bulan, lebih kurang satu bulannya sejumlah Rp. 17 juta rupiah jadi tidak benar adanya penggelapan," ujar Khalidin.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur M. Ali Akbar SH. MH melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Helmi A. Azis juga membenarkan adanya pemeriksaan sejumlah pengurus PGRI Aceh Timur terkait adanya dugaan penggelapan iuran para Guru PNS yang dipotong melalui PGRI yang bersumber dari APBK Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

"Benar kejaksaan Negeri Aceh Timur sedang melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan terhadap iuran wajib PGRI yang dipotong langsung dari gaji guru PNS daerah yang bersumber dari APBK Aceh Timur," kata Helmi A. Azis kepada AJNN, Rabu (7/2).

Helmi menambahkan, kasus tersebut masih tahap penyelidikan untuk menemukan ada tidaknya pidana korupsi. Jika hasil penyelidikan ditemukan peristiwa pidana maka segera ditingkatkan statusnya ke penyidikan.

"Sejauh ini kami telah meminta keterangan sejumlah guru pengurus PGRI dan PNS pada Dinas Pendidikan Aceh Timur. Kami juga telah memperoleh bukti - bukti lain yang dapat memperkuat adanya indikasi peristiwa pidana. Insya Allah segera akan ada hasilnya," imbuh Helmi saat dihubungi AJNN pada Rabu (7/2).

Komentar

Loading...