Unduh Aplikasi

DPRK Tamiang: Perangkat Desa Harus Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

DPRK Tamiang: Perangkat Desa Harus Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon.

ACEH TAMIANG - Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon mengimbau agar aparatur kampung dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang harus dilindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut dirasakan penting sebagai upaya memberikan rasa kenyamanan bagi aparatur kampung dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon kepada wartawan, Rabu (3/10) mengingat pada Maret 2018 lalu, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Langsa bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh Datok Penghulu (Kepala desa-red) se-Kabupaten Aceh Tamiang.

Selain telah disosialisasi, kata Fadlon, Bupati Aceh Tamiang, Mursil pada waktu itu telah menyampaikan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan sangat penting dan berguna untuk melindungi para pekerja.

Dikatakan Fadlon, keikutsertaan perangkat kampung mulai dari Datok Penghulu hingga seluruh perangkatnya dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bisa menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), karena penggunaannya adalah untuk kepentingan umum bukan pribadi.

Selaku Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama BPJS Ketenagakerjaan terkait program BPJS bagi aparatur Kampung. “ Ya, kita ketahui saat ini sudah ada kampung yang aparaturnya telah ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, kita harapkan semua kampung bisa mengikutkan aparaturnya dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” pintanya.

Apalagi, kata Fadlon, program BPJS Ketenagakerjaan ini meliputi jaminan keselamatan dalam bekerja, hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

"Namun, itu semua berpulang kepada aparatur kampung masing-masing, tetapi BPJS Ketenagakerjaan sebagai penjamin resiko sosial sangatlah penting untuk di aplikasikan oleh aparatur kampong,” sebut Fadlon.

Pihak eksekutif dan legeslatif, tambah Fadlon, sangat mendukung untuk mendorong aparatur kampung guna mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan, karena melalui Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, apartur kampung bisa mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).

Menurut Fadlon, untuk payung hukum sudah jelas karena Menteri Dalam Negeri sendiri sudah mengeluarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018, Pasal 19 ayat 4 bahwa salah satu biaya untuk pegawai aparatur desa dan perangkatnya bisa diambil dari APBDes yang digunakan untuk membayar iuran jaminan sosial.

Komentar

Loading...