Unduh Aplikasi

DPRK Aceh Barat Ancam Polisikan Media Relation PT Mifa Bersaudara

DPRK Aceh Barat Ancam Polisikan Media Relation PT Mifa Bersaudara
Kuasa Hukum DPRK Aceh Barat, Askhalani. Foto: Fauzul Husni

ACEH BARAT - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ramli SE, berang dengan sikap CSR & Media Relation PT Mifa Bersaudara, Azizon Nurza. Pasalnya Azizon telah mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan DPRK setempat di salah satu media online.

Ramli mengaku sudah melayangkan somasi melalui Tim Kuasa Hukum ARZ Law Firm kepada Azizon. Batas waktu permintaan maaf diberikan sampai dengan Senin (31/12) pukul 00.00 WIB.

"Permintaan maaf tersebut harus disampaikan disetiap media yang ada di Aceh Barat, baik nasional maupun lokal," tegas Ramli SE, Minggu (30/12).

Apabila sampai batas waktu itu tidak juga dilakukan permintaan maaf, Ramli akan meminta kepada tim kuasa hukumnya untuk melaporkan ke aparat kepolisian.

"Kami tunggu sampai besok," tegas Ramli.

Baca: Disomasi, PT Mifa Bantah Memojokkan DPRK Aceh Barat

Sementara itu, Kuasa Hukum DPRK Aceh Barat, Askhalani mengatakan langkah hukum ini diambil karena berdasarkan materi yang disampaikan Azizon pada media online telah mediskritkan lembaga legeslatif.

"Masalah dia (Azizon) mengklarifikasi pernyataannya itu kepada media online tersebut itu bukan urusan kami, karena masalah dirinya dengan media tersebut," ujar Askhalani.

Dari materi yang disampaikan oleh Azizon kepada media tersebut, ada beberapa pasal yang dapat menjeratnya, yakni pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, serta pelanggaran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Dari pernyataan yang disampaikan Azizon terhadap pansus DPRK yang disebutnya upaya mengganggu investasi, telah menyerang lembaga DPRK serta personal dari anggota DPRK yang hadir dipansus saat itu," ungkapnya.

Untuk personal, kata Askhal, bisa saja dinilai merusak nama baik anggota DPRK yang melakukan pansus, terlebih dari beberapa tim pansus itu ada yang kembali maju sebagai anggota DPRK, sehingga merugikan nama baik mereka dalam konstentasi politik pada Pemilihan Anggota Legeslatif (Pileg) 2019.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin

Komentar

Loading...