Unduh Aplikasi

DPRA Tolak Keputusan KPU Terkait Kuota Maksimum Caleg 100 Persen

DPRA Tolak Keputusan KPU Terkait Kuota Maksimum Caleg 100 Persen
Gedung DPRA. Foto: Ist

BANDA ACEH - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan bahwa pengajuan calon anggota legislatif untuk setiap partai politik perserta pemilu di seluruh tingkatan hanya berlaku maksimum 100 persen dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, baik untuk partai nasional maupun partai lokal.

Keputusan itu juga berlaku bagi Aceh, baik untuk DPRA maupun DPRK berdasarkan surat KPU nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 yang telah dikirim kepada seluruh Ketua KIP kab/kota di Aceh.

Keputusan KPU tersebut mendapat penolakan keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), khususnya Komisi I yang membidangi Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.

Wakil Ketua Komisi I DPRA, Asib Amin mengatakan pihaknya menolak surat keputusan KPU tersebut karena Aceh sudah mempunyai Qanun 03 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal. Pada pasal 15 dalam qanun ini disebutkan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud paling banyak 120 persen dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Baca: Pejelasan Komisioner KPU Terkait Kuota Maksimum Caleg

"Itu sudah jelas ada qanunnya yaitu Qanun Nomor 3 Tahun 2008. DPRA menolak keputusan KPU dan tetap berpegangan kepada qanun nomor 3 tersebut," kata Asib Amin kepada AJNN, Selasa (26/6).

Asib menuturkan, surat keputusan KPU itu sudah melukai hati masyarakat Aceh, karena kekhususan Aceh seperti tidak diindahkan Pemerintah Pusat.

"Karena KPU atau Pemerintah Pusat telah mengobok-obok kembali menyangkut dengan kekhususan Aceh," ujarnya.

Asib Amin menegaskan, sebuah qanun dilahirkan bukan semana-mena, tetapi melalui proses, dan qanun ini berujuk kepada Undang-undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), karena itu DPRA tetap bersikeras menolak keputusan KPU tersebut.

"Tetap menolak, dan kami harapkan kepada KIP kabupaten/kota tetap berpedoman pada Qanun Aceh yang sudah disahkan," tegas Asib Amin.

Komentar

Loading...