Unduh Aplikasi

DPRA: Komisi Pemilih Wali Nanggroe Harusnya Sudah Dibentuk

DPRA: Komisi Pemilih Wali Nanggroe Harusnya Sudah Dibentuk
Wakil Ketua DPRA Irwan Djohan. Foto: Ist

BANDA ACEH - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Teuku Irwan Djohan, mengatakan seharusnya komisi untuk memilih Wali Nanggroe (WN) yang baru itu sudah dibentuk. Apalagi waktu yang tersisa tinggal beberapa hari lagi yakni sampai 16 Desember 2018.

Sepengetahuan Irwan Djohan, komisi atau lembaga yang memilih Wali Nanggroe baru itu memang dibentuk dan ditunjuk langsung oleh Wali Nanggroe. Tetapi jika sampai hari ini belum terbentuk, maka harus disegerakan supaya pemilihan bisa secepatnya terlaksana.

"Harusnya sudah dibentuk jauh-jauh hari. Karena setahu saya lembaga yang akan memilih Wali Nanggroe Nitu dibentuk dan ditunjuk oleh Wali Nanggroe sendiri, tapi kalau sampai hari ini belum terbentuk, ya disegerakan," kata T Irwan Djohan kepada AJNN, Kamis (6/12).

Saat ditanyakan mengenai apakah akan ada Pelaksana Tugas (Plt) Wali Nanggroe untuk membentuk komisi pemilihan tersebut jika nantinya sampai akhir masa jabatan belum terpilihnya Wali Nanggroe yang baru, Irwan mengaku belum mempelajari secara detail terkait mekanisme tersebut apakah ada Plt atau tidak.

"Saya belum pelajari detail kalau seandainya Wali Nanggroe sudah selesai masa tugas, kemudian proses pemilihan belum berlangsung apakah ada penunjukkan Plt atau bagaimana mekanismenya, jujur saya belum pelajari secara detail qanun itu," ujarnya.

Namun, Irwan berharap jangan sampai adanya Plt, tetapi proses pemilihan harus berjalan pada 16 Desember 2018 ini. Apakah akan kembali memilih Tgk Malik Mahmud atau ada calon yang lainnya.

"Harapannya tidak harus ada Plt, tapi pada tanggal 16 ini proses pemilihan Wali Naggroe baru bisa segera dimulai, apakah itu kembali akan ditunjuk Pak Malik Mahmud atau yang lain," harap Irwan.

Baca: Teuku Raja Keumangan Siap Calonkan Diri sebagai Wali Nanggroe

Selain itu, Irwan juga menyebutkan bahwa Wali Nanggroe itu dipilih oleh tuha peut dan tuha lapan yang sudah terbentuk. Dan jika memang benar adanya maka mereka yang akan memilih.

"Tapi setahu saya yang memilih Wali Nanggroe itu para tuha peut dan tuha lapan, kalau tuha peut dan tuha lapan sudah terbentuk, ya mereka segera memilih," ungkapnya.

Irwan juga menuturkan, kriteria tokoh yang ingin menjadi Wali Nanggroe itu harus merupakan tokoh dihormati oleh seluruh masyarakat Aceh, kemudian memahami kondisi keacehan, sejarah, adat, budaya, agama dan tokoh pemersatu.

"Dia mewakili kepentingan segala golongan masyarakat, termasuk kelompok minoritas yang merupakan warga Aceh juga," katanya.

Dalam kasempatan ini, Irwan juga menjelaskan Lembaga Wali Nanggroe lahir dari hasil perdamaian antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui MoU Helsinki, karena itu keberadaan Wali Nanggroe adalah sebuah keniscayaan. Terlepas dari pro-kontra mayarakat saat ini.

Memang, lanjut Irwan, jika mengikuti perkembangan pendapat masyarakat, dari apa yang sudah dibaca dan didengarnya, banyak yang menilai belum maksimal. Namun, secara pribadi karena dirinya bagian dari Pemerintah Aceh dan sering bertemu serta bekerjasama dengan Wali Nanggroe dalam berbagai isu penting di Aceh. Penilaian itu lahir disebabkan karena faktor kehumasan saja.

"Saya kira ini faktor kehumasan, publikasi dari kegiatan Wali Nanggroe yang perlu ditingkatkan agar masyarakat mengetahuinya," ungkap Irwan Djohan.

Komentar

Loading...