Hasanudin
Unduh Aplikasi

DPRA Didesak Temui Pimpinan KPK untuk Pertanyakan Kasus BPKS

DPRA Didesak Temui Pimpinan KPK untuk Pertanyakan Kasus BPKS
Direktur Pakar Aceh Muhammad Khaidir. Foto: Fauzul Husni

BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh, mendesak pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan kasus Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

Direktur Pakar Aceh Muhammad Khaidir mengatakan DPRA harus ikut mengawasi kasus BPKS yang sedang ditangani KPK. Apalagi, KPK baru-baru ini mengeluarkan surat perintah penyidikan baru terkait kasus korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar CT 3 Sabang.

"DPRA harus mengawal ini, dua mantan Kepala BPKS sudah ditetapkan jadi tersangka, saya yakin akan ada tersangka baru dalam kasus tersebut," kata Muhammad Khaidir kepada AJNN, Sabtu (7/4).

Menurut Khaidir tujuan DPRA bertemu dengan KPK agar ikut mengawasi kasus yang telah merugikan keuangan negara itu. Sekaligus mendesak KPK untuk tidak takut menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut.

"Pertemuan tersebut juga menjadi salah satu bukti dukungan DPRA kepada KPK untuk menyelesaikan seluruh kasus di Aceh, khususnya kasus BPKS itu," katanya.

Bahkan, Khaidir meminta DPRA untuk membentuk tim khusus untuk mengawal kasus tersebut sampai dengan selesai.

"DPRA jangan hanya bertugas mengawal eksekutif saja, tapi kasus-kasus besar seperti itu perlu dikawal dan diberikan dukungan, sehingga prosesnya bisa berjalan dengan lancar," ujarnya.

Baca: KPK Terbitkan Sprindik Baru Korupsi CT 3 BPKS

Sebelumnya, KPK memanggil seorang Notaris PPAT berinisial MA yang beralamat di Banda Aceh untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar CT 3 Sabang.

Dalam surat panggilan tanggal 27 Maret 2018 itu, MA diminta menghadap penyidik KPK Rilo Pambudi dan Tim Ditreskrimsus Polda Aceh pada pada Kamis 05 April 2018 pukul 10.00 WIB.

Tak hanya MA, sebelumnya KPK juga sudah mengeluarkan surat panggilan penyelidikan terhadap RZ.

Keduanya dipanggil untuk didengar keterangnnya sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai dengan ABPN tahun 2006 sampai 2011.

"Yang diduga dilakukan oleh tersangka PT Tuah Sejati bersama-sama PT Nindya Karya (Persero) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU Tipikor pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ayat 1 ke satu KUHP," begitu tertulis dalam surat yang ditanda tangani Deputi Bidang Penindakan U.B Plh Direktur Penyidikan selaku penyidik, Muhammad R.

KPK sebelumnya sudah menetapkan bekas Bupati Bener Meriah Ruslan Abdul Gani sebagai tersangka. Dalam persidangan mantan Kepala BPKS itu didakwa melakukan korupsi sebesar Rp 5.360.875.500 atau Rp 5,3 miliar dalam pembangunan Dermaga Bongkar Sabang pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2011. Hal tersebut dilakukan Ruslan bersama-sama dengan Heru Sulaksono, Ramadhani Ismy, Sabir Said, Muhammad Taufik Reza dan Ananta Sofwan.

"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp 5.360.875.500," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Kiki Ahmad Yani membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2016), seperti yang dikutip dari Okezone.com.

Selain memperkaya diri sendiri, Ruslan juga turut memperkaya diri orang lain dan korporasi. Mereka diantaranya Heru Sulaksono sebesar Rp 19.888.234.297, Sabir Said sebesar Rp 3.821.270.000, Ramadhani Ismy sebesar Rp 470.000.000, Ananta Sofwan sebesar Rp 250.000.000.

Kemudian Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh sebesar Rp 14.069.375.000, kepada pihak-pihak yang terkait dengan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) sebesar Rp 9.250.000.000, kepada pihak-pihak lainnya sebesar Rp 26.315.245.927 serta kepada PT Nindya Karya sebesar Rp15.512.493.663 dan PT Tuah Sejati sebesar Rp 21.079.429.044.

"Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp 116.016.923.431,16," ujar Jaksa Kiki.

Baca: KPK Periksa Saksi Kasus CT 3 BPKS di Mapolda Aceh

Ruslan diangkat selaku kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh dan selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang. Kemudian Ruslan ditunjuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2011. Setelah itu, Ruslan bertemu dengan Heru Sulaksono selaku Kuasa (Board of Management/BoM) Nindya Sejati Jo.

Ruslan pun mengusulkan anggaran pembangunan dermaga container terminal (CT) III pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebesar Rp265.000.000.000. "Kemudian usulan terdakwa tersebut disahkan sebesar Rp263.800.000.000," beber Jaksa Kiki.

Kemudian, Ruslan mengangkat Ramadhani Ismy sebagai PPK meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2010 menyebut Ismy tak layak. Ruslan selanjutnya memerintahkan Ismy melakukan lelang dengan penunjukan langsung kepada Nindya Sejati Jo, perusahaan gabungan PT Nindya Karya dengan PT Tuah Sejati untuk mengerjakan Pelabuhan Sabang.

Lewat proses panjang, akhirnya Nindya Sejati Jo dimenangkan untuk mengerjakan pembangunan Dermaga Bongkar Sabang (lanjutan) TA 2011 dengan penawaran Rp262.765.300. Selanjutnya ditandatangani kontrak kerjasama yang dihadiri Ruslan, Ananta Sofwan, Muhammad Taufik Reza dan Direksi PT Nindya Karya.

"Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Nindya Sejati Jo sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak. Nindya Sejati Jo menhalihkan (men-subkontrak) seluruh pekerjaan utama kepada perusahaan lain yaitu PT Budi Perkasa Alam, PT Mitra Mandala Jaya, PT Kemenangan, dan untuk pengadaan Panel Beton Pracetak dari PT Wika Beton," jelas Jaksa Kiki.

Atas perbuatan tersebut, Ruslan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Irwandi Yusuf membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan dirinya telah menerima aliran dana dari Ruslan Abdul Gani sebesar Rp 14.069.375.000, terkait pembangunan BPKS Sabang.

"Terkait dengan dakwaan Jaksa menyangkut korupsi BPKS isu itu bukan baru dakwaan jaksa juga bukan hal baru. Tapi sekarang membacanya itu seolah-olah itu pengakuan Ruslan Abdul Gani," kata Irwandi Yusuf, Sabtu (6/8/2016).

Baca: Sidang Ruslan Abdul Gani, Jaksa Sebut Irwandi Yusuf Terima Rp 14 Miliar

Ia menjelaskan, semenjak pemeriksaan Heru oleh KPK isu tersebut muncul karena KPK mendapat sebuah buku yang berisi catatan penerima aliran dana.

Dalam buku tersebut, kata Irwandi, diantara sekian nama yang menerima aliran dana itu,tercantum nama gubernur. Pada waktu itu KPK mengejar pengakuan Heru apakah uang tersebut diberikan langsung kepada gubernur Aceh atau kepada orang lain. Setelah dilakukan penyelidikan uang tersebut mengalir ke GAM.

"Siapa yang terima saya juga tidak tahu karena KPK tidak memberi tahu siapa GAM," ujarnya.

Irwandi menjelaskan dalam kaitan penemuan buku catatan itu, Heru tidak pernah menyebutkan namanya. Begitu juga pemangilan Irwandi oleh KPK pada saat itu untuk melengkapi berkas Ruslan Abdul Gani, karena sudah masuk ke jaksa alias P 19.

Adi Maros

Komentar

Loading...