Dituding Jual Aset Daerah, Kadisperindagkop Pijay: Itu Fitnah

Dituding Jual Aset Daerah, Kadisperindagkop Pijay: Itu Fitnah
Kadisperindagkop Pidie Jaya, Rapiati

PIDIE JAYA – Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) Pidie Jaya, Rapiati mulai menabuh genderang perang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat terkait tudingan aset daerah pada dinas tersebut telah dijual.

“Kami minta bukti, siapa yang jual dan siapa yang beli, tolong tunjukin, biar kita tuntaskan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Rapiati.

Menurutnya, apa yang disampaikan dalam pandangan akhir Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) yang dibacakan Nazaruddin Ismail pada Sidang Penutupan Paripurna kemarin adalah fitnah yang dapat merusak nama baik Disperindagkop.

Baca: APBK-P 2017 Pidie Jaya Disahkan, Fraksi PAN Sorot Aset Daerah Yang Dijual Disperindagkop

“Ya jelas itu fitnah, berarti siapa yang membacakan dialah yang memfitnah kami. Dan ini pencemaran nama baik,” sesalnya.

Dijelaskan Rapiati, aset daerah dari hasil pembongkaran pasar di Kecamatan Trienggadeng, seperti rangka baja telah dihibahkan untuk salah satu pesantren di Kecamatan Bandar Baru dan Kecamatan Panteraja. Sementara sisanya seperti seng dan pintu dijarah orang tak dikenal.

Sedangkan aset daerah dari pembongkaran pasar di Kecamatan Meureudu seperti tangga dan kanopi diamankan di rumah Kabid Perdagangan Disperindagkop.

“Kami tidak menjual aset daerah. Sisa dari pasar di Trienggadeng , seperti pintu dan seng telah dicuri oleh maling. Sedangkan yang di Meureudu masih ada di rumah pak Muslem (Kabid Perdagangan)“ jelasnya.

“Jadi yang mengatakan kami menjual aset daerah itu pencemaran nama baik saya sebagai Kepala Disperindagkop. Yang disebutkan untuk kami itu tanpa bukti, kami meminta bukti siapa yang menjual dan siapa yang membeli,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, dalam laporan pendapat akhir fraksi PAN yang dibacakan oleh Nazaruddin Ismail menyebutkan, seharusnya, tambah politisi PPP itu, aset daerah yang telah diperjualbelikan tidak masuk ke kantong pribadi, tapi harus masuk ke kas daerah sebagai penambahan PAD.

“Kenapa hal ini kami sampaikan disini, ada informasi akurat bahwa penjualan hasil pembongkaran pasar dan ruko milik pemerintah masuk ke kantong pribadi. Dari itu, kami mendesak inspektorat Pidie Jaya untuk menelusuri dengan cermat agar informasi ini tidak simpang siur. Begitupun aparat penegak hukum dipandang perlu menyelidiki persolan penjualan aset negara oleh dinas yang bersangkutan,” kata Nazaruddin Ismail, Senin (13/11).

Sail Sabang 2017 Humas Provinsi Aceh
MTQ XXXIII 2017
data-ad-format="auto">

Komentar

Loading...