Unduh Aplikasi

PERMINTAAN PNS UNTUK DIPEKERJAKAN DI BPKS

Ditolak Plt Gubernur, Kepala BPKS Minta PNS ke Wali Kota Sabang

Ditolak Plt Gubernur, Kepala BPKS Minta PNS ke Wali Kota Sabang
Surat Kepala BPKS kepada Wali Kota Sabang terkait permintaan PNS. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Tidak hanya Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang, yang disurati Kepala BPKS Sayid Fadhil, terkait permohonan Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan ke BPKS.

Sayid Fadhil juga menyurati Wali Kota Sabang, Nazaruddin, dengan nomor 815/BPKS/388, tertanggal 23 November 2018. Anehnya, nomor surat yang dikirimkan ke Plt Gubernur Aceh, dan Wali Kota Sabang, sama.

Dalam surat itu, dijelaskan menindaklanjuti Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang nomor 17 tahun 2014 tanggal 29 April tentang Organisasi dana tata kerja BPKS dan Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang nomor 515/99/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Deputi pada BPKS maka dengan ini memohon kepada wali kota untuk menyetujui PNS di lingkungan Pemkot Sabang Amri, SH, dipekerjakan ke BPKS sebagai Kasubdit Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan, dengan mengikuti semua peraturan yang berlaku.

Pada poin selanjutnya dijelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 38 tahun 2011, tanggal 25 Agustus 2011 tentang status kelembagaan BPKS, dan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/3036/M.PAN-RB/12/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Organisasi Tata Kerja BPKS bahwa untuk kebutuhan pegawai dapat memanfaatkan pegawai PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dari instansi pemerintah.

Informasi yang diterima AJNN, surat yang dikirimkan ke Wali Kota Sabang diteken pada 4 Desember, setelah tidak mendapatkan persetujuan dari Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Baca: Plt Gubernur Tak Penuhi Permintaan Kepala BPKS

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sabang, Zakaria yang dikonfirmasi AJNN mengaku baru menerima surat permintaan itu. Surat tersebut juga baru diteruskan ke wali kota.

"Surat baru saya terima, baru hari ini saya masukkan surat ke wali kota, karena kemarin saya masih tugas luar kota," kata Zakaria.

Ia mengaku masih menuggu arahan dari pimpinan yaitu wali kota. Apalagi wali kota sudah berangkat tugas ke luar kota.

"Wali kota masih tugas luar sehingga belum ada jawaban," ungkapnya.

Ketika ditanyai adanya penyebutan nama PNS yang akan ditugaskan ke BPKS, Zakaria menjelaskan lazimnya di dalam surat tidak disebutkan nama PNS yang diminta itu.

"Tidak lazim, kadang-kadang ada juga disebutkan, kalau sudah mendesak, seyogyanya tidak disebut," ujarnya.

HUT RI 74 - Pemkab Aceh Jaya
DPRA - Pemkab Aceh Jaya
Idul Adha - Bank Aceh
Ubudiyah PMB 2019

Komentar

Loading...