Unduh Aplikasi

Ditkrimsus Polda Aceh Tangkap DPO Kredit Fiktif di Jember

Ditkrimsus Polda Aceh Tangkap DPO Kredit Fiktif di Jember
DPO saat tiba di Bandara SIM sore tadi

BANDA ACEH - Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Kriminal Khusus Polda Aceh menangkap Mantan Kadis Syariat Islam Bireuen, Jamaluddin yang merupakan DPO kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahun 2013 dan 2014 di PT. Bank Mandiri Cab. Bireuen. Jamaluddin ditangkap di Jember Jawa Timur, Selasa (2/10) lalu

Dirkrimsus Polda Aceh Kombes Pol Erwin Zadma melalui Kasubdit Tipikor, Kompol Eko Widianto mengatakan tersangka sudah berada di Banda Aceh sore tadi, Kamis (4/10).

"Tersangka kita tangkap setelah mendapat informasi keberadaannya di Jember, kemudian kita pastikan ternyata benar dan kita berangkat kesana. Kita juga berkoordinasi dengan Polres Jember untuk backup karena kita masuk ke wilayah Jember," katanya.

Baca: Kasus Kredit Fiktif Bank Mandiri Bireuen Dilimpahkan ke Pengadilan

Untuk diketahui, kasus kredit fiktif pada Bank Mandiri Bireuen tersebut modus yang digunakan dengan memalsukan identitas dari 113 orang debitur penerima kredit seolah sebagai pegawai negeri sipil pada sejumlah dinas di kabupaten Bireuen. Padahal dari 113 debitur hanya 22 orang yang berstatus sebagai PNS.

Dari 113 debitur tersebut, 22 orang dipalsukan datanya menjadi PNS di Kantor Camat Kuala, 10 orang PNS di kecamatan Jangka, dan 56 orang sebagai PNS di Dinas Syariat Islam. Selanjutnya 18 orang PNS di BPBD dan tujuh orang dipalsukan datanya sebagai PNS di KPTSP.

Terungkapnya kasus ini berawal dari tertangkapnya salah satu tersangka oleh kepolisian atas kasus kepemilikan narkotika. Akibatnya, angsuran kredit sepanjang tahun 2013 hingga 2014 tersebut macet karena pelaku ditahan pihak kepolisian. Polisi akhirnya melakukan pemeriksaan sejak Maret 2016 melalui subdit kejahatan perbankan.

Tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 2 ayat 1 huruf a, padal 3 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun barang bukti yang disita berupa tujuh unit mobil, 2. 36 akte jual beli tanah beserta tanah dan isinya dalam penyitaan penyidik.

Komentar

Loading...