Unduh Aplikasi

Dilaporkan, Nazir Ali: Biar DKPP yang Memutuskan

Dilaporkan, Nazir Ali: Biar DKPP yang Memutuskan
Nazir Ali. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan, HM Nazir Ali dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI karena diduga terlibat partai politik atau telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Mengenai laporan tersebut, Nazir Ali menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut ke DKPP, dirinya siap membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran ketika proses pencalonan sebagai Komisioner KIP Aceh Selatan, semuanya sudah sesuai prosedur yang ditetapkan.

"Betul atau tidak betul kan pengadilan yang memutuskan, kalau mereka lapor itu hak mereka, nanti akan kami buktikan di pengadilan bahwa kami sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan," kata Nazir Ali saat dikonfirmasi AJNN, Senin (15/4).

Sebelumnya, Nazir Ali dilaporkan ke DKPP atas dugaan terlibat partai politik atau pernah menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPRK Aceh Selatan periode 2014-2019 melalui PPP, dan Juru Bicara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan yaitu H Azwir - Tgk Amran (AZAM) pada Pilkada 2018 lalu.

Terkait hal itu, Nazir tidak mengakui atau membantahnya, ia tetap menyerahkan persoalan tersebut sepenuhnya ke DKPP.

"Barang kali mereka punya data, dan kami juga punya data. Caleg tidak caleg, nanti biar DKPP yang memutuskan," ujarnya.

Baca: Diduga Terlibat Parpol, Komisioner KIP Aceh Selatan Dilaporkan ke DKPP

Kemudian, perihal pernah menjadi Juru Bicara AZAM, Nazir menyampaikan bahwa itu tidak masuk dalam persyaratan menjadi komisioner KIP. Lalu, kalau memang dirinya terlibat seperti apa yang dilaporkan tersebut, maka panitia seleksi (Pansel) pasti sudah tidak meloloskan namanya kala itu.

"Itu (menjadi juru bicara) tidak masuk dalam persyaratan menjadi Komisioner KIP. Dan kalau memang terlibat, tentu Pansel dari pertama sudah coret nama saya," tuturnya.

Selain itu, Nazir juga menuturkan kenapa Surat Keputusan (SK) mereka dari KPU bisa terlambat sampai dua bulan dikeluarkan. Hal itu juga karena KPU telah melakukan verifikasi secara cermat.

Karena itu, lanjut Nazir, semuanya diserahkan kepada DKPP, ketika laporan itu memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, dirinya siap menjalaninya. Tetapi, jika menurut DKPP nanti laporan tersebut belum kuat diteruskan ke persidangan, ia meminta pelapor juga jangan marah.

"Ya kita tunggu saja, kalau dipanggil DKPP kita pergi. Saya tidak marah, malah lebih senang dilaporkan, itu hak mereka, dengan demikian nanti ada kepastian hukum," ujar Nazir.

Komentar

Loading...