Insentif PKB - BPKA 2019
Unduh Aplikasi

Digugat Rp 1 Triliun, Pemerintah Aceh Bakal Gugat Balik PT AHM Indonesia

Digugat Rp 1 Triliun, Pemerintah Aceh Bakal Gugat Balik PT AHM Indonesia
Mess Aceh di Jakarta. Foto: Acehinfo

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh juga akan menggugat PT AHM Indonesia jika nantinya setelah dilakukan kajian terdapat pelanggaran hukum terkait pengelolaan Mess Aceh di Menteng, Jakarta Pusat tersebut.

Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Amrizal J Prang mengatakan sejauh ini pihaknya baru menerima surat secara resmi terkait gugatan tersebut, melainkan hanya baru pemberitahuan secara online. Walaupun demikian tim hukum Pemerintah Aceh saat ini tetap melakukan kajian apa yang menjadi alasan PT AHM melayangkan gugatan ke pengadilan.

"Kami akan kaji kembali prosesnya, kami akan duduk, apa alasan mereka melakukan gugatan," kata Amrizal J Prang saat dikonfirmasi AJNN, Rabu (17/10).

Kemudian, kata Amrizal, jika dalam kajian Pemerintah Aceh nantinya juga ditemukan adanya indikasi kalau PT AHM diduga melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, maka pihaknya bakal berupaya untuk melakukan gugatan balik.

"Potensi itu kalau ada ditemukan dugaan melakukan pelanggaran, kemungkinan kami juga akan lakukan gugatan balik," ujarnya.

Baca: Soal Pengelolaan Mess, Pemerintah Aceh Digugat Rp 1 Triliun

"Melakukan gugatan juga, ini hak pemerintah juga ketika mereka ada dugaan melakukan pelanggaran," tambah Amrizal J Prang.

Menurut Amrizal, PT AHM sebelumnya dianggap mempunyai masalah dalam pengelolaannya (Mess Aceh), karena alasan itu kemudian pihak Pemerintah Aceh memutuskan kontrak dengan perusahaan tersebut.

"Dianggap ada masalah pengelolaan, potensi melakukan gugatan kembali terhadap mereka juga terbuka itu," tuturnya lagi.

Namun, terkait informasi dugaan tidak dilakukannya kewajiban setoran ke kas Pemerintah Aceh selama dua tahun belakangan ini, Amrizal mengaku itu juga merupakan potensi yang akan dipelajari tim hukum nantinya.

"Potensi ini lah yang kami pelajari, ada kemungkinan mereka juga melakukan pelanggaran terhadap persoalan ini," kata Amrizal.

Saat ditanyakan berapa kewajiban setoran per bulan ke Pemerintah Aceh dari hasil pengelolaan Mess tersebut, dirinya belum mendapatkan data secara detail terkait hal ini.

Khanduri Laot
GANN

Komentar

Loading...