Unduh Aplikasi

Diduga Terlibat Parpol, Komisioner KIP Aceh Selatan Dilaporkan ke DKPP

Diduga Terlibat Parpol, Komisioner KIP Aceh Selatan Dilaporkan ke DKPP
Nazir Ali. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Salah seorang komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan, HM Nazir Ali dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI terkait dugaan pelanggaran kode etik.

Laporan yang diadukan oleh masyarakat tersebut juga sudah ditayangkan melalui website resmi DKPP (dkpp.go.id) dengan nomor 057-P/L-DKPP/III/2019, setelah adanya hasil rapat verifikasi materiel tanggal 8 April 2019.

Masyarakat pelapor, Zulkifli mengatakan, laporan itu dilayangkan ke DKPP, karena HM Nazir Ali diduga telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

Dimana, kata Zulkifli, yang bersangkutan merupakan anggota partai politik atau pernah menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPRK Aceh Selatan periode 2014-2019 melalui PPP, serta juga Juru Bicara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan yaitu H Azwir - Tgk Amran (AZAM) pada Pilkada 2018 lalu.

"Dia (HM Nazir Ali) adalah caleg 2014-2019 dari partai PPP. Kemudian dia juga juru bicara Azam, dan ada SK (Surat Keputusan) nya," kata Zulkifli kepada AJNN, Senin (15/4).

DCT Caleg DPRK Aceh Selatan Pileg 2014, Nazir Ali. Foto: Dok AJNN

Zulkifli menyampaikan, berdasarkan dua hal itu, seharusnya Panitia Seleksi (Pansel) maupun Komisi A DPRK Aceh Selatan tidak meloloskan yang bersangkutan sebagai komisioner KIP. Tetapi kenyataannya tetap diloloskan, dan bahkan sudah dilantik.

"Secara etik tidak dibolehkan. Karena dia sudah menjadi penyelenggara pemilu, maka kita mengambil langkah melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," ujarnya.

Baca: Dua Komisioner KIP Aceh Selatan Diduga Terlibat Parpol

Kemudian, kata Zulkifli, mengenai hal tersebut juga sudah diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 21 ayat 1 huruf i disebutkan calon anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota tidak pernah menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon.

Syarat itu diperkuat dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2018 pasal 19 ayat 1 huruf G poin 4 yang menyebutkan calon Komisioner KPU/KIP Aceh harus melampirkan pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.

"Jelas disampaikan itu tidak menjadi pengurus partai politik selama lima tahun belakang. Artinya kalau lima tahun belakang, ketika dia mencalonkan diri sebagai caleg 2014-2019, maka berakhirnya itu pas pelantikan caleg yang sekarang (2019-2024). Baru berakhir statusnya sebagai caleg," tutur Zulkifli.

Selain itu, tambahnya, mengenai persoalan tersebut juga tertuang pada peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

Komentar

Loading...