Unduh Aplikasi

Diduga Kontraktor Lama Halangi Pembangunan Lanjutan Jalan Trumon-Buloh Seuma

Diduga Kontraktor Lama Halangi Pembangunan Lanjutan Jalan Trumon-Buloh Seuma
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH SELATAN - Ketua Forum Bedah Desa Nasional (FBDN), T Sukandi, mengatakan ada oknum kontraktor di Aceh Selatan, yang berusaha menghalang-halangi proyek pembangunan lanjutan jalan yang menghubungkan Trumon - Buloh Seuma, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan.

Menurut Sukandi, Jumat (6/9) lalu, sekitar 20 orang masyarakat yang terdiri dari keuchik, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Desa Buloh Seuma, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan mendatangi gedung Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Selatan, dalam keperluan menyampaikan perihal tersebut.

Saat itu, perwakilan masyarakat Buloh Seuma ini diterima, Sekretaris Daerah Aceh Selatan Nasjuddin, Asisten II, Staf Ahli bidang Pembangunan dan Kabag Pembangunan pada Setdakab setempat. Saat itu, masyarakat Buloh Seuma ini mempertanyakan tentang pembangunan jalan Trumon-Buloh Seuma-Kuala Baru.

"Mereka menyampaikan bahwa proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan karena ada pihak tertentu yang menghalangi pembangunan lanjutan proyek jalan tersebut. Usaha menghalang-halangi tersebut sudah terjadi sejak Mei 2019," ungkap T Sukandi kepada AJNN, Selasa (10/9).

Kemudian, kata Sukandi, pihak pemenang proyek sebenarnya telah memasang papan informasi kegiatan, pertanda dimulainya pembangunan jalan tersebut. Selain itu, alat-alat berat untuk pekerjaan sudah pernah didatangkan dan siap untuk berkerja.

"Akan tetapi, saat ini posisi papan plang pekerjaan sudah dicabut dan semua alat berat sudah diangkut kembali oleh kontraktor pelaksana pembangunan jalan itu," ujarnya.

Menurutnya, pihak kontraktor memilih mundur mengerjakan proyek tersebut akibat adanya intimidasi yang dilakukan oleh kontraktor lama proyek tersebut, dimana ia meminta pihak kontraktor yang baru memberikan ganti rugi sebanyak Rp `12 miliar, jika ingin melaksanakan pekerjaan yang sempat terhenti.

"Karena ada intimidasi yang dilakukan oleh kontraktor lama, dimana bila tidak membayar ganti rugi Rp 12 milyar pada contraktor lama, maka tidak boleh pekerjaan jalan tersebut dilanjudkan," tuturnya.

Selain itu, Sukandi menilai Pemkab Aceh Selatan tidak tegas mengambil sikap dalam menghadapi persoalan ini. Ia juga mengungkapkan bahwa ada oknum yang memiliki power dibalik kejadian yang merugikan masyarakat ini.

"Kasus ini juga mendapat atensi khusus dari pihak Polda Aceh, sehingga aparat turut serta mengamankan proyek tersebut," ujarnya.

Komentar

Loading...