Unduh Aplikasi

Diberhentikan dari Kepala BPKS, Sayid Fadhil Tempuh Jalur Hukum

Diberhentikan dari Kepala BPKS, Sayid Fadhil Tempuh Jalur Hukum
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dan Kepala BPKS Sayid Fadhil. Foto: Dok AJNN

SABANG - Sayid Fadhil akan menempuh jalur hukum terkait pemberhentiaanya dari Kepala BPKS, hal itu sesuai dengan surat keputusan Dewan Kawasan Sabang (DKS) Nomor 515/39/2019, tanggal 16 Januari 2019, yang ditandatangani Plt Gubernur Aceh selaku Ketua DKS tentang pemberhentian Sayid Fadhil dan pengangkatan Razuardi sebagai Kepala BPKS. Bahkan, ia merasa telah didzalimi terkait pemberhentian secara sepihak itu.

Sayid Fadhil mengaku sampai saat ini Plt Gubernur Aceh, selaku Ketua DKS tidak pernah sekalipun memanggilnya dan mempertanyakan secara langsung duduk masalah dan persoalan yang dihadapi di dalam internal BPKS, hingga langsung memberikan surat teguran yang sebenarnya telah di jawab secara tertulis.

Selain itu, ia mengungkapkan kalau Plt Gubernur tidak pernah merespon keinginannya untuk bertemu guna membicarakan kondisi yang dihadapi BPKS.

“Jadi sebenarnya pemberhentian tidak berdasarkan ketentuan hukum yang benar, dan hanya berdasarkan rekomendasi-rekomendasi dan keinginan-keinginan pihak-pihak tertentu yang merasa telah dirugikan,” kata Sayid Fadhil, Rabu (16/1) sesaat setelah menerima informasi pemberhentian tersebut.

Ia juga menambahkan, sikapnya untuk melakukan tindakan bersih-bersih di dalam internal BPKS juga terkesan dihalang-halangi, walaupun saat ini sudah terbukti ada tiga orang Satker BPKS yang sudah diberhentikan dari jabatanya terjerat dengan hukum.

Belum lagi, kata Sayid Fadhil, terkait pencapaian hasil kenerja yang hanya beberapa bulan di BPKS, dengan realisasi anggaran melebihi target pencapaian tahun 2017 lalu dan nilai pemasukan yang mencapai 99 persen dari target 2018. Bahkan pasca dilantik pada Maret 2018 lalu, ia mampu merealisasikan anggaran 2018 hingga mencapai 68,01 persen.

"Dari total pagu Rp 224 miliar lebih, saya mampu merealisasikan anggaran Rp 152 miliar lebih. Jumlah ini meningkat 8,79 persen dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Pada 2017, BPKS merealisasikan anggaran senilai Rp 148 miliar atau 59,31 persen," ungkapnya.

Baca: Berhentikan Sayid Fadhil, DKS Tunjuk Razuardi sebagai Plt Kepala BPKS

Ia menilai rasanya mustahil Plt Guberbur mengambil sikap seperti itu bila tidak ada permainan ataupun konspirasi di belakangnya. Untuk itu, ia berencana menempuh ke jalur hukum atau PTUN hingga diharapkan nantinya akan mampu membuka tabir siapa yang bermain dalam lingkaran BPKS selama ini.

“Saya tidak akan tinggal diam, dan saya akan terus menempuh jalur hukum, butuh dukungan berbagai pihak yang merasa memiliki Sabang untuk lebih baik,” ujarnya.

Sayid Fadhil mengungkapkan SK Pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri, melainkan oleh Plt Gubernur Aceh, selaku Ketua DKS dan merupakan cacat hukum dikarenakan Pelaksana tugas bukanlah gubernur yang definitif ;

"Saya menolak dengan tegas pemberhentian dgn hormat tersebut, bahwa tindakan DKS tersebut terkesan tendensius dan arogan oleh karenanya harus di tolak demi hukum," tegasnya.

Bahwa terkait salah satu pertimbangan hukum tentang Pakta Integritas, Sayid fadhil sudah membuat pernyataan mencabut Pakta integritas tersebut pada bulan September 2018 dikarenakan adanya indikasi tidak sehat terhadap dirinya oleh pihak Dewan Pengawas, dan pakta integritas tersebut juga tidak dapat dijadikan alat bukti hukum perdata karena tidak dibubuhi materai yang cukup.

"Laporan Evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas terlalu mengada-ada, tendensius dan menjurus fitnah, oleh karenanya laporan dewan pengawas tersebut harus ditolak dan dikesampingkan demi hukum," jelasnya.

Sayid Fadil juga merasa tindakan Ketua DKS dan anggotanya mengeluarkan SK Pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri adalah tindakan melawan hukum.

"Bahwa dalam waktu dekat akan melakukan langkah hukum baik gugatan ke PTUN, Perdata dan dugaan pidana kepada semua pihak Baik DKS serta Dewan Pengawas yang patut diduga keras telah melakukan tindakan melampau batas kewenangan tindakan melawan hukum," katanya.

HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...