Unduh Aplikasi

Di Bireuen Berkembang Isu Politik Uang, Satu Paket Caleg Sampai Rp 500 Ribu

Di Bireuen Berkembang Isu Politik Uang, Satu Paket Caleg Sampai Rp 500 Ribu
Destika Gilang Lestari

BANDA ACEH - Politik uang dinilai sudah menjadi rahasia umum dalam sebuah pesta demokrasi, pembelian suara sudah dianggap bukan hal tabu lagi dikalangan masyarakat.

Mendekati 17 April 2019, rumor harga suara semakin kencang berkembang di kalangan masyarakat. pembagian sembako yang dilarang oleh UU Pilkada, justru dilakukan oleh peserta pemilu dari partai besar.

Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Destika Gilang Lestari, menyebutkan fenomena seperti itu terlihat di Bireuen, di kalangan masyarakat Bireuen saat ini berkembang isu tentang paket untuk pemilihan Calon Legislatif (Caleg). Disana ada Caleg mempersiapkan paket berisikan uang Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu.

"Ada paket 500 ribu dan Rp 300 ribu, untuk satu paket pemilihan tiga caleg, dari DPRI, DPRA dan DPRK," ujar Gilang dalam siaran persnya kepada AJNN, Jum'at (5/4).

Tak hanya dalam bentuk paket, Gilang melihat pola politik uang juga dilakukan secara personal caleg, namun untuk nominal angkanya sesuai dengan tingkatan.

"Ada juga yang tidak per paket, seperti DPRA nilai nominal uang yang dibagikan 200 ribu dan DPRK 100 ribu, hal ini terus berkembang di masyarakat Bireuen," ungkapnya.

"Hasil pemantauan saya di lapangan, apabila ada caleg atau timses yang turun ke masyarakat selalu ditanyakan apa yang kami dapatkan kalau kami milih caleg tersebut," sebutnya.

Gilang mengingatkan, beberapa hari menjelang 17 April, semua pihak harus mewaspadai adanya “Serangan Fajar”. Masa paling rawan itu adalah menjelang dua sampai satu hari sebelum proses pemilihan berlangsung.

"Politik uang lazim terjadi pada warga yang pengetahuan politiknya rendah. Disamping itu juga menyasar warga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah," tuturnya.

Karena itu, Gilang berharap, aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu harus mengambil tindakan tegas kepada siapapun yang melakukan politik uang, sehinga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku baik pemberi maupun penerima.

"Membiarkan politik uang terjadi , sama dengan membantu lahirnya politisi korup dan menggagalkan terciptanya pemilu yang demokratis," pungkas Mantan Koodinator Kontras Aceh itu.

Sabang Marine 2019

Komentar

Loading...