Unduh Aplikasi

DPRA AGENDAKAN PENGUKUHAN WALI NANGGROE

Demokrat: Pemilihan Wali Nanggroe Harus Sesuai Qanun

Demokrat: Pemilihan Wali Nanggroe Harus Sesuai Qanun
Gedung DPRA. Foto: Net

BANDA ACEH - Diam-diam Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sudah mengagendakan untuk melaksanakan pengukuhan Wali Nanggroe Malik. Bahkan, Rabu (12/12), DPRA akan menggelar Rapat Badan Musyawarah dengan agenda penjadwalan rapat paripurna istimewa DPRA Tahun 2018 tentang Pengukuhan Wali Nanggroe Aceh. Undangan itu ditujukan kepada semua Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRA.

Untuk diketahui, sesuai dengan Pasal 117 Qanun Aceh Nomor 8/2012 masa jabatan Wali Nanggroe Aceh tujuh tahun, kemudian Qanun Nomor 8/2012 direvisi menjadi Qanun Aceh Nomor 9/2013 pasal 117 yaitu masa jabatan WN menjadi lima tahun. Dimana Wali Nanggroe Aceh sekarang Malik Mahmud Al-Haytar dikukuhkan pada 16 Desember 2013, artinya masa jabatan Malik Mahmud akan berakhir pada 16 Desember 2018.

Meskipun demikian, hingga masa jabatan berakhir beberapa hari lagi, belum ada tanda-tanda dibentuknya komisi pemilihan Wali Nanggroe.

Undangan rapat Ketua Fraksi PA terkait koordinasi pengukuhan Wali Nanggroe. Foto: Ist

Sebelumnya, Guru Besar Fakutas Hukum Unsyiah Prof Husni Jalil, secara tegas menyampaikan dalam diskusi di Fakultas Hukum Unsyiah, jika sampai akhir masa jabatan belum terpilih Wali Nanggroe yang baru, maka terpaksa harus ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Wali Nanggroe.

Dugaan awal, DPRA mempunyai agenda guna mempercepat pengukuhan Wali Nanggroe Aceh tanpa proses pemilihan dan penetapan oleh Komisi Pemiliha. Hal ini akan bertentangan dengan Qanun no 9 tahun 2013 pasal 117 terkait masa jabatan WN Aceh adalah lima tahun dengan tatacara pemilihan yaitu dipilih.

Setelah beredarnya undangan Ketua DPRA terkait Rapat Badan Musyawarah, kemudian disusul undangan Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Iskandar Usman Al-Farlaky kepada seluruh Pimpinan Fraksi di DPRA guna melakukan rapat koordinasi agenda pengukuhan Wali Nanggroe.

Baca: Prof Husni: Hingga 16 Desember 2018 WN Belum Dipilih Harus Ditunjuk Plt

Terkait agenda rapat tersebut, Wakil Ketua DPRA, Dalimi mengaku telah menyampaikan pesan kepada Ketua Fraksi Demokrat, agar dalam pertemuan antar Fraksi untuk mempertanyakan mana yang lebih utama antara pengukuhan Wali Nanggroe dibandingkan Paripurna APBA yang waktunya hanya sampai pada 15 Desember 2018.

“Sudah saya titip pertanyaan kepada Ketua Fraksi Demokrat, pada saat pertemuan nanti tolong ditanyakan mana yang lebih diutamakan antara pengukuhan Wali dengan Paripurna APBA," kata Dalimi kepada AJNN.

Undangan Banmus terkait pembahasan penjadwalan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka pengukuhan Wali Nanggroe. Foto: Ist

Apalagi, kata Dalimi, pada Senin (10/12), Pemerintah Aceh telah menyerahkan dokumen Rancangan Qanun Tentang APBA Tahun Anggaran 2019 kepada Sekretariat DPRA berupa Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2019, Nota Keuangan Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2019, Rancangan Qanun Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2019.

“Dokumen-dokumen itu sudah diserahkan ke kami oleh Pemerintah Aceh," ungkapnya.

Selain itu, politis Partai Demokrat ini menegaskan kalau pemilihan Wali Nanggroe harus sesuai dengan Qanun Nomor 8/2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe Aceh dan Qanun 9/2013 tentang Perubahan Qanun Nomor 8/2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

“Kalau Demokrat mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan Qanun 8/2012 dan Qanun 9/2013,” tegas Dalimi.

Ia lebih setuju apabila dalam dua hari ini yang diparipurnakan yaitu Rancangan Qanun tentang APBA Tahun 2019.

“Kami enam fraksi lebih setuju agar APBA segera diparipurnakan dalam dua hari ini. Tapi saya rasa pertemuan jam 09.00 pagi ini seluruh fraksi akan memberi masukan dan saran tentang kedua ini,” katanya.

Komentar

Loading...