Unduh Aplikasi

18 TEMUAN DI KEMENAG ACEH (I)

Daud Pakeh Diduga Salah Gunakan Jabatan

Daud Pakeh Diduga Salah Gunakan Jabatan
Kantor Kemenag Aceh. Foto: RRI

BANDA ACEH - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia telah melakukan audit terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh periode 1 Januari 2000 sampai dengan 13 Oktober 2016. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH), Irjen Kemenag RI menemukan 18 permasalahan di tubuh Kanwil Kemenag Aceh dibawah pimpinan Daud Pakeh.

Dalam LHP tersebut juga direkomendasikan penjatuhuan hukuman disiplin kepada Daud Pakeh, selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Aceh berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 pasal 7 ayat(4).

Baca: Rekomendasi Pembebasan Jabatan Daud Pakeh Diabaikan

Berikut isi 18 temuan dan rekomendasi Irjen Kemenag RI yang tertuang dalam LHP nomor IJ.Inv/LHA/R/PS.01.3/0082/2016.

1 Audit Investigasi atas dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Aceh.
a. Saifuddin, SE dengan jabatan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh. turut serta dalam pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Aceh dengan mengusulkan draft SK tanpa analisis kebutuhan dan beban kerja namun hanya melihat DIPA(kecukupan anggaran).

Baca: GeRAK Sudah Serahkan LHP Kemenag Aceh ke KPK

b. Yuliardi, SE dengan jabatan Kasubbag Umum Kanwil Kemenag Provinsi Aceh melakukan pengadaan barang jasa tanpa ada kontrak/SPK, berupa pengadaan kunci otomatis, partisi dan brankas. Selain menjabat sebagai Kasubbag Umum dan PPK, Yuliardi juga menjabat sebagai Pokja ULP pada pekerjaan fisik Satker di lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Aceh yang berakibat masih banyak pengadaan barang jasa yang menjadi tanggungjawabnya belum terlaksana.

c. Samhudi, S.Si. Jabatan Kasubbag Ortala dan Kepegawaian Bagian TU Kanwil Kemenag Provinsi Aceh (sekretaris Baperjakat), terbukti terlibat dalam proses mutasi tanpa alasan yang sah dan tanpa mempertimbangkan penilaian prestasi kerja PNS tersebut dan tanpa analisa kebutuhan PNS/formasi jabatan. Samhudi terlibat mengetik dan memparaf SK mutasi atas nama Munawar, Eddy Fahmi, dan Evi Sri Rahayu.

Dari temuan itu, Irjen Kemenag merekomendasikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh agar melakukan mutasi kepada pejabat yang kurang cakap menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dan/atau melakukan tindakan-tindakan yang melebihi kewenangan jabatannya ke luar dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh antara lain: Saifuddin, SE, Yuliardi dan Samhudi.

2.a. Daud Pakeh (Kakanwil Kemenag Prov Aceh) melampaui kewenangannya dengan melakukan intervensi kepada Baperjakat Kanwil kemenag Provinsi Aceh dalam bentuk menghadiri sidang Baperjakat dan menyampaikan nama-nama pegawai untuk dibahas, dipertimbangkan, dan diusulkan sebagai pejabat eselon IV di lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Aceh

b. Sidang Baperjakat Kanwil Kemenag Provinsi Aceh tanggal 9 Maret 2015 tidak sesuai ketentuan karena tidak melibatkan sebagian pejabat eselon III yaitu Pembimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Disamping itu, pelaksanaan Baperjakat tanpa ada kelengkapan administrasi antara lain: surat undangan, absensi rapat, notulen rapat dan surat Baperjakat ke pimpinan.

Atas temuan tersebut direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh agar tidak melakukan intervensi kepada Baperjakat Kanwil Kemenag Provinsi Aceh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta melibatkan semua pejabat eselon III sebagai Tim Baperjakat.

3 a. Sdr. Daud Pakeh (Kakanwil kemenag Prov Aceh) melakukan mutasi terhadap 3 (tiga) orang pejabat eselon IV di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh sesuai SK No. Kw.01.1/2/Kp.07.6/135/2015 tanggal 9 Maret 2015 tanpa alasan yang sah dan kriteria yang jelas, serta belum menduduki jabatan tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

b. Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional tertentu (seperti guru dan penghulu) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pegawai tersebut tidak diketahui tingkat jabatannya (pertama/muda/madya) yang berakibat tidak jelasnyakewajiban yang harus dilaksanakan dan hak yang akan diterima pegawai.

c. Pelantikan pejabat pejabat eselon IV di lingkunganKanwil Kemenag Provinsi Aceh sesuai SK Kakanwil No. Kw.01.1/2/Kp.07.6/135/2015 tanggal 9 Maret 2015, dilakukan sebelum SK-nya selesai.

d. Daud Pakeh memutasikan pejabat baik yang masuk atau keluar tanpa melakukan pemeriksaan/penilaian resmi dari atasan langsung tetapi penilaian subyektifitas sendiri yang bersangkutan untuk membangun loyalitas personal seperti ketiga nama yang masuk yaitu (Saifuddin, SE, Yuliardi, SE, dan Farhan) dan keluar yaitu (Sdr. Drs. Radhiuddin, Drs. Hanafiah, dll).

e. Daud Pakeh melakukan mutasi staf (JFU/JFT) di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh tanpa dasar dan alasan yang jelas antara lain tanpa mempertimbangkan penilaian prestasi kerja PNS tersebut. (SKP/ DP3 terakhirnya), lolos butuh, analisa kebutuhan PNS/ kebutuhan formasi jabatan tetapi penilaian subyektif terhadap pegawai yang menurut analisanya tidak sejalan dengan langkah-langkah dan kebijakan yang bersangkutan tetapkan, serta belum ada bukti dan hasil yang jelas bahwa pegawai tersebut melakukan apa yang dipersepsikan oleh Daud Pakeh.

Atas temuan pada poin tiga itu direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh agar melakukan mutasi (masuk dankeluar)/promosi/ pemberhentian(sementara)/pengangkatan (kembali) terhadap pelabat dan pegawai (JFU/JFT) di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan penilaian prestasi kerja PNS (SKP/DP3 terakhir, lolos butuh, dan analisa kebutuhan PNS/kebutuhan formasi jabatan.

5. Daud Pakeh (Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh) memerintakan pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh sesuai SK Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh No.248/2015 tentang Penetapan Tenaga Pramubakti, Satuan Pengaman, dan Sopir pada Kanwil Kemenag Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015 tanpa berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja, namun hanya melalui analisis kebutuhan secara pribadi Daud Pakeh dan pengangkatan tersebut tidak sesuai dengan PP No 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS Pasal 8: "Sejak ditetapkan peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

b. Saifuddin SE (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan) turut serta dalam pengangkatan tenaga honorer (Pramubakti, Satpam, dan Sopir) di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh dengan mengusulkan draft SK tanpa analisis kebutuhan dan beban kerja, namun hanya melihat DIPA (kecukupan anggaran). Sedangkan Samhudi (Kasubbag Ortapeg dan Kepegawaian) turut serta dalam memparaf SK No. 248/2015 tentang Penetapan Tenaga Pramubakti, Satuan Pengaman, dan Sopir pada Kanwii Kemenag Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015 atas perintah Sdr. Daud Pakeh (Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh).

c. Pramubakti dalam kegiatan sehari-harinya diperankan sebagai staf untuk menjalan tugas pada masing-masing fungsi (bagian, subbagian, bidang dan seksi), sedangkan tugas sesungguhnya pramubakti dikerjakan oleh cleaning service.

Pada poin ini direkomendasikan agar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh agar melakukan pengangkatan tenaga honorer secara selektif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait.

Untuk poin enam dan seterusnya akan diunggah pada Chapter II yang akan segera diunggah dilaman media ini. AJNN juga belum menedapat keterangan Daud Paket terkain persoalan tersebut

HUT RI 74 - Pemkab Aceh Jaya
Idul Adha - Bank Aceh
Ubudiyah PMB 2019

Komentar

Loading...