Unduh Aplikasi

Dana Hibah Dayah Belum Cair, DPRA dan Pemerintah Aceh Harus Cari Solusi

Dana Hibah Dayah Belum Cair, DPRA dan Pemerintah Aceh Harus Cari Solusi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, Zubir HT. Foto: Ist

ACEH UTARA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, Zubir HT mengaku prihatin terkait tak kunjung dicairkannya dana hibah pendidikan dayah (PD) untuk peningkatan kualitas pembangunan dan pendidikan agama badan dayah di Aceh.

Sebelumnya pimpinan dayah pengajian Se-Aceh menggelar pertemuan di Dayah Keumaral Al- Aziziyah, Desa Alue Drien Landing, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, Selasa (9/7) sore. Dalam pertemuan itu, pimpinan dayah juga mengeluhkan menyangkut persoalan sulitnya mengakses berbagai sumber dana bantuan untuk kepentingan pembangunan sarana prasarana pendidikan agama di Aceh.

Padahal para pimpinan dayah merasa sangat senang saat terbentuknya badan dayah yang kemudian dikembangkan menjadi Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Namun berjalannya waktu dalam kenyataannya selama dua tahun periode Pemerintahan Irwandi-Nova, kualitas dinas dayah malah menurun dari fungsi yang diharapkan masyarakat.

"Selain kesulitan dalam mengakses berbagai sumber dana bantuan dari pemerintah, pimpinan badan dayah juga mengaku merasa terabaikan," kata Zubir HT kepada AJNN, Kamis (11/7).

Ia turut prihatin terkait kondisi pimpinan dayah yang merasa diabaikan. Dari keterangan pimpinan dayah sejak bulan empat hingga bulan tujuh proses pencairan dana hibah untuk dayah belum kunjung dicairkan pemerintah. Bahkan program yang sudah teralokasi pun baik yang diusul oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh maupun aspirasi DPRA dipersulit proses pencairannya.

"Padahal pengakuan pimpinan dayah secara teknis segala syarat prasyarat telah dipenuhi oleh, bahkan proposal pengajuan bantuan hibah sudah diusulkan satu tahun sebelumnya sebagai syarat agar terdaftar usulan dalam DPA Maupun Musrenbang," ungkapnya.

Baca: Pimpinan Dayah Se-Aceh Desak Plt Gubernur Segera Cairkan Dana Hibah PD

Zubir menambahkan, beberapa alasan lain yang diperoleh oleh para pimpinan dayah baik dari dinas teknis maupun kantor gubernur justru menjadi sangat rancu. Ada yang mengatakan karena itu adalah hibah yang proses penyaluran dan pencairannya wajib mengikuti permendagri maupun permenkeu.

"Jangan untuk pendidikan agama alasannya Permen ini permen itu. Itu kan dananya bersifat hibah, tapi untuk sekolah umum dibenarkan, seperti bantuan operasional sekolah. Intensif guru Non PNS atau dana DAK untuk pembangunan infrastruktur sekolah umum yang dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah baik negeri maupun Swasta, itu kan hibah. Tapi kok bisa," ujarnya.

Selaku anggota dewan, ia berharap agar semua jenis pendidikan dan jenjang di Aceh wajib disamaratakan dan disetarakan agar tidak terjadi kesenjangan di tengah-tengah masyarakat.

"Kami selaku representatif dari masyarakat di Aceh Utara merasa prihatin dan berkewajiban meminta pihak DPRA serta Pemerintah Aceh, untuk serius menjajaki akar persoalan terkait pencairan dana hibah tersebut," tegasnya.

Menurutnya kalau memang secara aturan tidak bisa atau tidak dibenarkan, maka semua bentuk dana hibah ditiadakan, mulai dari sekolah umum sampai dayah, bantuan untuk organisasi maupun hibah untuk event- event kegiatan yang manfaatnya belum tentu dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Ini penting agar tidak terjadi kesenjangan antara dayah dan lembaga lainnya, dan secepatnya dapat disampaikan kepada pimpinan dayah di Aceh untuk tidak melanjutkan pembangunan dengan mengutang dimana-mana karena berharap dana tersebut akan cair," kata Zubir HT.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...