Unduh Aplikasi

Dana Desa Salah Kelola

Dana Desa Salah Kelola
Ilustrasi: ign

KEPOLISIAN Resor Aceh Barat mengusut dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan di Desa Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Salah di antaranya terjadi di Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Kepolisian memeriksa Direktur BUMG, Sekretaris BUMG, dan Bendahara BUMG.

Dalam pemeriksaan, direktur badan usaha itu mengaku menggunakan uang Rp 115 juta untuk kepentingan pribadi. Kabar tentang penyalahgunaan dana ini telah diketahui masyarakat dan memaksa mereka menyegel kantor Keuchik Suak Raya.

Kejadian di atas hanya satu contoh kecil dari banyak dugaan penyimpangan penggunaan dana desa. Dana desa yang disediakan untuk membangun desa menjadi lebih kuat dan mendorong peningkatan ekonomi di akar rumput menjadi lebih luas sering kali disalahgunakan. Para pengelola dana gagap dan mudah terbujuk untuk menggunakan dana itu tidak sesuai peruntukan.

Penyerahan uang pembangunan ke desa ini memang baru terjadi. Sebelumnya, anggaran untuk masyarakat hanya dialokasikan lewat anggaran di kabupaten/kota, provinsi atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Semua itu dilakukan lewat mekanisme Musyawaran Perencanaan Pembangunan, mulai dari tingkatan terendah.

Penyaluran dana langsung ke desa ini menjadi lompatan besar. Sayang, hal ini tidak disertai dengan kesiapan aparatur desa dalam mengelola. Ada aparatur gampong yang menggunakan dana ini untuk kepentingan pribadi. Ada juga keuchik menjadi “raja kecil”. Dia menentukan sendiri pelaksana proyek yang dibiayai dengan dana desa, tentu saja dengan mematok fee bagi yang sanggup melaksanakannya.

Kontrol yang lemah dan mekanisme penggunaan yang sering kali menabrak aturan sebenarnya berpotensi menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Terutama setelah melihat pelaksanaannya dalam tiga tahun terakhir. Ketidakmampuan sumber daya manusia di desa untuk mengelola anggaran ini bisa memicu konflik lebih besar.

Karena itu, aparatur desa harus benar-benar menyalurkan uang ini sesuai dengan proses penganggaran keuangan desa. Dirancang berdasarkan prioritas kebutuhan di desa. Serta dilaksanakan dengan pola-pola jujur dan transparan. Bukan malah menjadi bancakan kepala desa dan kroni-kroninya.

Di desa yang berada di pusat-pusat pemerintahan atau bisnis, dana desa memang tidak terlalu diperhatikan penggunaannya. Namun di daerah-daerah pedalaman, dana desa sangat rentan diselewengkan. Ibarat biasa memegang uang receh, saat disangui uang besar, aparatur desa jadi gelagapan.

Ada baiknya jika dewan terpilih mendapatkan tugas tambahan untuk mengawasi dana desa di daerah pemilihan mereka masing-masing. Mungkin hal ini dapat meningkatkan manfaat dana desa, alih-alih menjadi sumber perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

Komentar

Loading...