Unduh Aplikasi

CBA Minta Menkopolhukam dan Ketua MPR Jangan Intervensi Hukum

CBA Minta Menkopolhukam dan Ketua MPR Jangan Intervensi Hukum
Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman

JAKARTA - Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto dan Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan tidak mengintervensi masalah penegakan hukum.

Jajang Nurjaman menyampaikan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak diwarnai dengan tindakan hina segelintir calon kepala daerah, sedikitnya ada empat calon kepala daerah yakni Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun berikut putranya Adriatma yang tidak lain adalah Wali Kota Kendari. Kemudian Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur Marianus Sae, ditambah calon Bupati Subang Imas Aryumningsih, selain itu, sebelumnya Calon Bupati Jombang Nyono Suharli juga dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kata Jajang, keempat calon kepala daerah ini ditangkap KPK karena ketahuan menerima uang haram berupa suap dari pihak lain termasuk swasta, modusnya hampir sama dengan memanfaatkan kekuasaan yang diembannya untuk kongkalikong, baik terkait proyek pengadaan barang dan jasa, atau konstruksi, sampai urusan perizinan. Dari keempat orang ini saja total nilai suap  mencapai Rp 8,5 miliar lebih.

"Beruntung negara ini masih memiliki KPK yang konsisten menindak para pejabat rakus, hal ini wajib didukung sepenuhnya oleh semua pihak jangan malah dilemahkan," kata Jajang Nurjaman  dalam rilisnya kepada AJNN, Selasa (13/3).

Namun sayang, lanjut Jajang, semangat KPK dalam memberantas segala bentuk tindakan korupsi seolah tidak didukung oleh Pemerintah Pusat. Bahkan statement terakhir yang disampaikan Menkopolhukam untuk menunda penyelidikan dan penyidikan merupakan intervensi yang akan melemahkan langkah KPK.

Menurutnya, permintaan pemerintah ini begitu menciderai semangat pemberantasan korupsi setelah sebelumnya muncul statement yang disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Zulkifli Hasan agar KPK tidak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) selama Pilkada berlangsung.

Jajang menilai, ada sesuatu hal yang tidak beres dengan cara berpikir para pejabat itu, jika terkait pemberantasan korupsi KPK tidak boleh sampai di intervensi, ranah tupoksi KPK tidak mengurusi masalah Pilkades, Pilkada, Pilkadut, Pilkoplo serta pemilihan lainnya. 

"KPK adalah lembaga yang independen dan merdeka dari intervensi atau tekanan-tekanan apapun dan dari pihak siapapun juga," pungkasnya.

Karena itu, CBA mendukung KPK agar tetap pada tupoksinya dalam melaksanakan prinsip-prinsip “Equality before the law”. Seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945. Semua orang sama didepan hukum termasuk para calon kepala daerah yang terbukti melakukan tindakan korupsi wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Menkopolhukam dan Ketua MPR seharusnya ikut khawatir, melihat fakta banyaknya calon kepala daerah begitu berani melakukan tindakan  korupsi demi merebut kekuasaan. Pejabat-pejabat model seperti ini seharusnya diberikan sanksi hukum dan moral seberat-beratnya bukan malah dibela," tutur Jajang.

Jajang melihat, tidak ada salahnya jika Wiranto dan Zulkifli Hasan belajar banyak dari pejabat di Denmark, dimana menjadikan semangat antikorupsi sebagai hal yang mainstream dan tidak ada toleransi sama sekali terhadap segala bentuk tindakan korup, bukan malah khawatir bahkan takut serta curiga dengan lembaga yang lagi fokus memberantas korupsi tersebut.

Komentar

Loading...