Unduh Aplikasi

Cari Untung Status Gantung

Cari Untung Status Gantung
Ilustrasi: gfx9.com

KEPOLISIAN Daerah Aceh menyita lahan perkebunan sawit seluas 2.576 hektare di Aceh Singkil. Ini adalah lahan negara yang diduga diserobot oleh PT Delima Makmur. Lahan ini menjadi barang bukti dari sejumlah nama petinggi perusahaan itu yang kini ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.

Penetapan penyitaan lahan berdasarkan uraian penyidik tentang perkara penyerobotan lahan negara oleh perusahaan PT Delima Makmur di yang berlokasi di Gampong Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara serta Gampong Biskang, Situbuh-tubuh dan Situban Makmur, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil.

Kasus penyerobotan tersebut dilaporkan April lalu. Polisi juga telah memeriksa sejumlah pejabat lingkungan dan pejabat pajak dan keuangan daerah itu. 

Manajemen perusahaan ini juga sering kali berseteru dengan masyarakat yang menetap di sekitar areal perkebunan. Penetapan para tersangka ini hendaknya menjadi pintu masuk untuk mengungkap praktik jual beli perizinan yang menyebabkan hasil sawit di Indonesia kerap kali bermasalah saat diimpor ke luar negeri.

Pemerintah pusat bakal memeriksa izin perkebunan kelapa sawit seluas 20 juta hektare berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang moratorium perluasan perkebunan kelapa sawit hingga tiga tahun ke depan.

Saat ini, diperkirakan 2,77 juta hektare kebun sawit, termasuk di Aceh, tak mengantongi izin. Kementerian Pertanian mencatat izin perkebunan kelapa sawit hanya seluas 14,31 juta hektare. Namun hasil citra satelit menunjukkan luas perkebunan sawit mencapai hampir 17 juta hektare.

Kesimpangsiuran data dan fakta lahan garapan ini tentu tak boleh dibiarkan terus menerus terjadi. Ini berpotensi merugikan negara dan menimbulkan konflik dengan masyarakat. Kita tentu berharap polisi dapat menguak lebih lebar potensi kecurangan yang melibatkan Delima, terutama yang terkait dengan keterlibatan para pejabat daerah.

Sembari memeriksa kasus ini, polisi hendaknya memastikan tak ada aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan di lahan tersebut. Pelarangan yang sama juga harus dilakukan kepada pihak-pihak lain yang berusaha memanfaatkan hasil lahan tersebut, termasuk masyarakat, hingga ada keputusan pengadilan atas perkara penyerobotan ini.

Komentar

Loading...