Unduh Aplikasi

Bukan Tambang, Nova Iriansyah: Pemerintah Aceh Fokus ke Sektor IKM

Bukan Tambang, Nova Iriansyah: Pemerintah Aceh Fokus ke Sektor IKM
Nova Iriansyah. Foto: Biro Humas Setda Prov Aceh

BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menegaskan bahwa investasi sektor pertambangan bukan lah prioritas dalam mendukung pembangunan Aceh secara berkelanjutan.

Saat ini, kata Nova, secara umum Pemerintah Aceh lebih fokus terhadap pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), langkah ini dilakukan untuk membangkitkan pelaku usaha yang ada di Aceh. Namun, semua itu juga tidak terlepas dari dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

"Kebijakan umum Pemerintah Aceh saat ini lebih menitikberatkan sektor IKM yang memungkinkan berbagai pelaku usaha dapat bangkit secara bersama-sama dibawah dukungan Pemerintah Aceh dan DPRA," tegas Nova Iriansyah saat menggelar konferensi pers mengenai tindak lanjut perizinan PT EMM, di aula kantor Bappeda Aceh, Senin (22/4).

Untuk diketahui, sebagai langkah mendukung agar bangkitnya produk IKM di Aceh, Plt Gubernur Aceh sudah mengeluarkan himbaun kepada seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) serta kepada seluruh Bupati dan Wali Kota Se Aceh.

Imbauan itu disampaikan Plt Gubernur Aceh, dalam surat bernomor 530/1313, tertanggal 25 Januari 2019. Surat itu juga ditembuskan kepada Ketua DPRA, para bupati/wali kota, para Kakanwil Kementerian/Non Pemerintah Aceh dan Direktur UKM Center Unsyiah.

Plt Gubernur dalam imbauannya menyampaikan tujuan menggunakan produk IKM dalam setiap kegiatan SKPA, agar bisa membantu mengembangkan dan memajukan IKM yang saat ini semakin banyak tumbuh dan berkembang.

IKM di kabupaten/kota saat ini sudah banyak menghasikan berbagai produk, antara, kerajinan bordir berupa aneka tas, produk makanan, produk fashion, sabun dan aroma terapi, serta aneka produk kebutuhan rumah tangga lainnya

Bahkan, produk-produk IKM ini sudah dipasarkan melalui pasar lokal, regional dan global, sehingga dibutuhkan dukungan seluruh stakeholder terkait dan masyarakat.

Ternyata tak hanya untuk SKPA saja, Plt juga memberikan imbauan tersebut kepada Bupati dan Wali Kota se Aceh, serta untuk instansi vertikal seperti Kanwil BPN Aceh, Kemenag Aceh hingga Kanwil Kemenkumham Aceh.

Imbauan untuk Bupati dan Wali Kota Se Aceh dituangkan dalam surat bernomor 530/1311 tertanggal 28 Januari 2019. Kemudian untuk instansi kementerian wilayah Aceh disampaikan melalui surat nomor 530/1312.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin

Komentar

Loading...