Unduh Aplikasi

Bukan Presiden Para Koruptor

Bukan Presiden Para Koruptor
Ilustrasi: Fotolia

PRESIDEN Joko Widodo tak boleh membiarkan polemik pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi berlarut-larut. Jokowi harus segera bersikap untuk menolak usulan revisi sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut.

Penolakan tidak hanya datang dari publik yang merasa gerah dengan suburnya praktik korupsi. Para pekerja di KPK juga terus menyuarakan penolakan terhadap keinginan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu. Rencana ini sangat menguras energi. Padahal di saat yang sama, masih banyak kasus dugaan korupsi yang harus ditangani komisi antirasuah ini.

Isu ini juga muncul di tengah-tengah pencarian komisioner KPK baru. Dari 10 nama yang disodorkan oleh tim seleksi, beberapa nama di antaranya dinilai bermasalah dan tidak pantas untuk duduk sebagai komisioner KPK. Penolakan terhadap para kandidat itu juga menjadi tajuk di media-media massa dan menggema di media sosial.

Pelemahan KPK dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dari dalam. Beberapa waktu lalu, terungkap kasus pelanggaran etik pegawai KPK. Sayang, saat hendak ditindak, lembaga asalnya si pegawai ke lembaga asal dan memberikan promosi alih-alih memberikan kesempatan kepada KPK untuk mengusut dan menuntaskan pelanggaran itu.

Cara lain yang paling lazim untuk melemahkan kinerja para pegawai KPK adalah dengan meneror. Bagi para pegawai, ini bukan barang baru. Mulai dari ancaman pembunuhan hingga penyiraman air keras pernah dilakukan. Lagi-lagi tak terlihat perlindungan terhadap para pegawai KPK. Malah pengusutan kasus ini terbilang lamban.

Usulan revisi UU KPK ini juga bagian dari pelemahan yang datang dari internal KPK. Setelah Abraham Samad “dilengserkan” dari jabatan sebagai Ketua KPK, KPK mengusulkan revisi yang mengerdilkan peran mereka. Semua dilakukan dengan sangat tertutup.

Andaipun ada revisi, termasuk rencana revisi UU KUHP, Jokowi harusnya memperkuat upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Termasuk, mungkin, dengan memberikan kewenangan penuh pembertantasan korupsi kepada KPK. Dua lembaga lain, kepolisian dan kejaksaan, menyelesaikan kerjaan lain.

Presiden Jokowi tak perlu terbebani dengan berbagai hal yang tak seharusnya menjadi beban. Bukan tak perlu merangkul legislatif. Namun para periode kepemimpinan kali ini, dia tinggal membuktikan keberpihakannya kepada rakyat, bukan kepada para koruptor.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...