Unduh Aplikasi

BREAKING NEWS: DKPP Berhentikan Nazir Ali dari Komisioner KIP Aceh Selatan

BREAKING NEWS: DKPP Berhentikan Nazir Ali dari Komisioner KIP Aceh Selatan
Foto: Net

BANDA ACEH - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia membacakan putusan terkait dugaan salah seorang komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan, HM Nazir Ali, terlibat dalam partai politik.

Sidang putusan tersebut berlangsung di Kantor Bawaslu RI, Kamis (16/5).

Dalam putusan yang dibacakan dalam sidang itu, DKPP mengabulkan semua pengaduan para pengadu dan menjatuhkan saksi pemberhentian tetap kepada Nazir Ali dari Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan.

Kemudian DKPP juga memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat tujuh hari setelah putusan dibacakan. Selanjutnya, memeritnahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Baca: Diduga Terlibat Parpol, Komisioner KIP Aceh Selatan Dilaporkan ke DKPP

Sebelumnya, HM Nazir Ali dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI terkait dugaan pelanggaran kode etik.

Laporan yang diadukan oleh masyarakat tersebut juga sudah ditayangkan melalui website resmi DKPP (dkpp.go.id) dengan nomor 057-P/L-DKPP/III/2019, setelah adanya hasil rapat verifikasi materiel tanggal 8 April 2019.

Masyarakat pelapor, Zulkifli mengatakan, laporan itu dilayangkan ke DKPP, karena HM Nazir Ali diduga telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

Dimana, kata Zulkifli, yang bersangkutan merupakan anggota partai politik atau pernah menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPRK Aceh Selatan periode 2014-2019 melalui PPP, serta juga Juru Bicara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan yaitu H Azwir - Tgk Amran (AZAM) pada Pilkada 2018 lalu.

"Dia (HM Nazir Ali) adalah caleg 2014-2019 dari partai PPP. Kemudian dia juga juru bicara Azam, dan ada SK (Surat Keputusan) nya," kata Zulkifli kepada AJNN, Senin (15/4).

Baca: DKPP Sidangkan Kasus Dugaan Komisioner KIP Aceh Selatan Terlibat Parpol

Zulkifli menyampaikan, berdasarkan dua hal itu, seharusnya Panitia Seleksi (Pansel) maupun Komisi A DPRK Aceh Selatan tidak meloloskan yang bersangkutan sebagai komisioner KIP. Tetapi kenyataannya tetap diloloskan, dan bahkan sudah dilantik.

"Secara etik tidak dibolehkan. Karena dia sudah menjadi penyelenggara pemilu, maka kita mengambil langkah melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," ujarnya.

Kemudian, kata Zulkifli, mengenai hal tersebut juga sudah diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 21 ayat 1 huruf i disebutkan calon anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota tidak pernah menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon.

Baca: Kamis, DKPP Bacakan Putusan Dugaan Anggota KIP Aceh Selatan Terlibat Parpol

Syarat itu diperkuat dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2018 pasal 19 ayat 1 huruf G poin 4 yang menyebutkan calon Komisioner KPU/KIP Aceh harus melampirkan pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.

"Jelas disampaikan itu tidak menjadi pengurus partai politik selama lima tahun belakang. Artinya kalau lima tahun belakang, ketika dia mencalonkan diri sebagai caleg 2014-2019, maka berakhirnya itu pas pelantikan caleg yang sekarang (2019-2024). Baru berakhir statusnya sebagai caleg," tutur Zulkifli.

Selain itu, tambahnya, mengenai persoalan tersebut juga tertuang pada peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

Komentar

Loading...