Unduh Aplikasi

BPKS Tak Berikan Dokumen, BPKP Batal Melakukan Reviu Tunggakan

BPKS Tak Berikan Dokumen, BPKP Batal Melakukan Reviu Tunggakan
ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Kepala BPKS Sayid Fadhil yang dihubungi Senin (3/12), mengatakan tertundanya beberapa pembayaran tagihan oleh rekanan dikarenakan masih ada masalah teknis sehingga tidak dapat dibayarkan.

"Kalau terkait tunggakan rekanan tahun lalu itu sebenanya ingin kita bayarkan tahun ini, tapi ternyata setelah kita koordinasi dengan pihak BPKP, pihak rekanannya sendiri khususnya yang ditangani pak Reza Faisal kemarin kalau saya tidak salah sudah kita cari dokumen pendukung, karena itu pekerjaan lalu dan ada masalah teknis juga sehingga ada yang tidak bisa kita bayarkan," jelasnya.

Baca: Tagihan Rekanan Belum Dibayar, Sayid: Karena Ada Masalah Teknis

Guna menelusuri kebenaran dari pernyataan Kepala BPKS Sayid Fadhil, media ini melakukan penggalian informasi yang bersumber dari dokumen surat dan meminta tanggapan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh.

Dari dokumen surat diketahui bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang (BPKS) pernah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh untuk melakukan Verifikasi Tunggakan 2017 kepada BPKP Perwakilan Aceh.

Surat BPKP Tanggal 16 Oktober 2018

Permohonan itu disampaikan oleh Satuan Kerja BPKS Sabang melalui surat Nomor 900/BPKS-KPA/33 tanggal 29 Agustus 2018 lalu.

Menanggapi permohonan tersebut, BPKP Aceh melalui surat nomor S- 2223/1PW01/2/2018 tanggal 16 Oktober menyampaikan bahwa BPKP akan melakukan reviu tunggakan itu setelah ada data lengkap dari BPKS.

Dalam suratnya, BPKP menyampaikan baru dapat melakukan reviu setelah pihak BPKS Sabang menjamin seluruh dokumen yang diperlukan terkait enam paket kontrak yang akan direviu sudah diserahkan sebelum proses reviu dilaksanakan.

Tidak hanya itu, BPKP juga meminta BPKS menjamin semua pihak yang terkait dengan enam paket kontrak yang akan direviu siap untukdimintakan keterangannya oleh tim reviu.

Adapun pihak terkait yang dimaksud adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Rekanan, Konsultan Pengawas dan PPHP untuk masing-masing pekerjaan.

Di akhir suratnya, Kepala BPKP Aceh, Ichsan Fuady memegaskan bahwa apabila dalam proses pelaksanaan reviu tersebut dokumen yang dibutuhkan tidak lengkap dan pihak terkait tak bisa dihadirkan maka proses reviu akan dihentikan.

Baca: Diminta Verifikasi Tunggakan, BPKP Belum Terima Kelengkapan Dokumen dari BPKS

Sebelum Kepala BPKP menyurati BPKS terkait akan dilakukannya reviu tunggakan, sebulan sebelumnya yaitu 3 September 2018, Kepala Satuan Kerja (Satker) BPKS sudah pernah menyurati Kepala BPKP Perwakilan Aceh perihal verifikasi tunggakan Tahun 2017.

Atas surat Kepala BPKS tersebut, maka tanggal 13 September 2018, Kepala BPKP Perwakilan Aceh Ichsan Fuady menindaklanjutinya dengan mengagendakan ekspose atas permohonan verifikasi tunggakan tahun 2017.

“Dengan ini kami mengundang saudara dan staf terkait untuk melakukan ekspose awal sebelum penugasan kami laksanakan,” tulis Ichsan dalam suratnya.

Risalah Ekspose 14 September 2018.

Kesimpulan ekspose pada saat itu diantaranya, Perwakilan BPKP Aceh akan melakukan penugasan dalam bentuk reviu atas tunggakan pembayaran setelah data lengkap dan ada penjelasan dari pihak DJA/Kanwil Perbendaharaan/KPPN terkait sifat tunggakan pembayaran.

Termasuk BPKS berjanji akan melengkapi dokumen untuk proses lebih lanjut setelah ada kejelasan terkait kewenangan verifikasi tunggakan pembayaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 tahun 2018.

Untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan ekpose, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BPKS pada 14 September 2018 menyurati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJB) Provinsi Aceh melalui surat nomor 900/BPKS-KPA/36 perihal permohonan penjelasan pembayaran tunggakan 2017. 

Surat Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Tidak lama dari surat KPA BPKS tersebut, tanggal 18 September 2018, Kepala Kantor DJB Provinsi Aceh Zaid Burhan Ibrahim membalas surat  KPA BPKS perihal pembayaran tunggakan tahun 2017.

Dalam suratnya, Zaid Burhan menjelaskan bahwa Sesuai PMK nomor 11/PMK.02/2018 tentang tata cara revisi anggaran tahun 2018, mekanisme pencantuman tunggakan tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran 2018.

Dimana setiap tunggakan tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya harus dicantumkan dalam catatan-catatan terpisah per tagihan dalam halaman IV DIPA pada tiap-tiap alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu kegiatan per DIPA Satker.

“Dalam hal jumlah tunggakan tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya, nilainya di atas Rp 2 miliar harus dilampirkan hasil verifikasi dari BPKP,” tulis Zaid Burhan dalam suratnya.

Dari daftar pembayaran tunggakan kegiatan/pekerjaan tahun anggaran 2017 yang dilanjutkan pada tahun anggaran 2018 pada BPKS terdiri dari 6 tunggakan kegiatan/pekerjaan dengan total nilai Rp 3,5 miliar lebih.

Lampiran Surat KPA BPKS

“Berkenaan hal tersebut, pembayaran tunggakan tahun anggaran 2017 dan tahun-tahun sebelumnya yang akan dicantumkan dalam catatan halaman IV.B DIPA harus dilampirkan hasil verifikasi BPKP,” tulis Zaid Burhan.

Zaid Burhan juga menyebutkan ketentuan pencantuman tunggakan melalui pergeseran anggaran khususnya untuk sumber dana rupiah  murni merupakan kewenangan pengesahan revisi DIPA.

“Apabila pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun 2017 merupakan pergeseran anggaran dalam satker yang sama dari output lain sepanjang besaran pagu output yang digeser maksimal 10 persen dari total pagu awal output yang diusulkan akan direvisi dan tidak berdampak pada penurunan volume output,” kata Zaid Burhan.

Terakhir, Zaid Burhan menyebutkan bahwa batas akhir penerimaan usul revisi anggaran reguler untuk tahun anggaran 2018 yang menjadi kewenangan DJA selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2018, dan kewenangan DJPB selambat-lambatnya diterima tanggal 30 November 2018.

Untuk mengetahui apakah BPKP sudah melakukan reviu atas tunggakan pembayaran BPKS senilai Rp 3,5 miliar lebih sebagaimana permintaan BPKS, dan seperti apa laporan hasil reviu BPKP tersebut, media ini telah menghubungi Arzad salah seorang auditor pada BPKP perwakilan Aceh.

Arzad melalui Whatsapp mengaku sedang rapat. “Saya masih rapat pak,” tulisnya.  Pukul 13.04 WIB, AJNN kembali menghubungi Arzad, namun dia meminta agar menghubungi Humas BPKP Aceh.

“Asswwb, mekanisme di kantor kami untuk menjawab konfirmasi pers melalui Humas, nanti Humas kami akan memanggil bidang teknis terkait” tulis Arzad.

Sementara itu, sumber AJNN lainnya di BPKP mengatakan reviu tunggakan 2017 yang diajukan BPKS hingga hari ini tidak dilakukan karena BPKS tidak menyediakan dokumen.

"Sampai saat ini BPKP perwakilan Aceh belum mereviu tagihan kegiatan tahun sebelumnya karena BPKS belum melengkapi dokumen pendukung untuk bisa dilakukan proses reviu. Demikian info sementara. Untuk lebih detailnya agar bisa menghubungi bagian Humas BPKP perwakilan Aceh," sebut sumber AJNN di BPKP yang enggan namanya ditulis.

Sementara Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengatakan masalah utama yang mengakibatkan gagal bayarnya tagihan pembayaran atas kegiatan tahun-tahun sebelumnya disebabkan ulah dari pihak BPKS sendiri, terutama mutasi yang dilakukan pada tanggal 26 September  2018.

Dalam proses mutasi itu, hampir semua PPK diganti. Selain itu, pemberhentian KPA oleh Sayid Fadhil, dimana Sayid kemudian mengangkat dirinya sendiri sebagai KPA dituding sebagai penyebab semua sangkarut di tubuh BPKS.

“Terkait KPA ini banyak aturan yang mengatur, seperti Perpres 54 jo Perpres 70, PP 45 tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 190 tahun 2012 yang secara tegas mengatakan bahwa KPA harus diangkat dari PNS, jika bukan PNS terlebih dahulu harus mendapat izin dari Menteri Keuangan,” kata Askhalani.

Selain itu, Askhalani memastikan bahwa tidak dilakukannya reviu tunggakan oleh BPKP merupakan penyebeb utama gagal bayarnya BPKS atas tunggakan terhadap tagihan tahun-tahun sebelumnya.

“Tunggakan BPKS jumlahnya kan diatas Rp 3 miliaar, di mana aturannya jika tunggakan di atas Rp 2 miliar, harus dilampiri hasil reviu atau verifikasi BPKP,” jelas Askalani. Oleh karenanya Askalani menilai pernyataan Kepala BPKS Sayid Fadhil tidak patut.

“Saya liat alasan kepala BPKS itu tudak patut, bahkan tidak jujur, ia mengatakan bahwa gagal bayar karena hasil evaluasi BPKP masih ada masalah teknis, padahal BPKP sendiri mengatakan tidak melakukan reviu,” pungkas Askhalani.

Komentar

Loading...