Unduh Aplikasi

KASUS KORUPSI BANTUAN TERNAK

Berkas Perkara Rekanan ES Dilimpahkan ke Jaksa

Berkas Perkara Rekanan ES Dilimpahkan ke Jaksa

LHOKSEUMAWE – Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Lhokseumawe sudah melimpahkan berkas perkara direktur perusahaan 'BV' berinisial ES ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe.

“Kita sudah limpahkan ke Jaksa beberapa hari lalu,” kata Kapolres Lhokseumawe, AKBP Ari Lasta Irawan melalui Kasat Reskrim AKP Indra Trinugraha Herlambang kepada AJNN, Rabu (20/3).

Indra menambahkan, pelimpahan berkas perkara tersebut dilakukan pasca-ditetapkan ES sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi bantuan ternak berupa pengadaan lembu dari APBK Lhokseumawe tahun 2014 senilai Rp 14,5 miliar, yang merugikan keuangan negara Rp 8,1 miliar.

“Kita baru melimpahkan berkas perkara tahap satu, nanti jika sudah mendapatkan jawaban dari pihak Jaksa apakah itu diterima atau tidak, maka baru akan kita lanjutkan dengan tahap dua, yaitu pelimpahan tersangka ES,” ujarnya.

Baca: Kasus Dugaan Korupsi Ternak, Polres Lhokseumawe Tetapkan Dua Tersangka

Dikabarkan sebelumnya, tiga terdakwa yang terlibat kasus korupsi bantuan ternak berupa pengadaan lembu dari APBK Lhokseumawe tahun 2014 senilai Rp 14,5 miliar, yang merugikan keuangan negara Rp 8,1 miliar lebih masing-masing sudah menerima tuntutan pada persidangan yang berlangsung di Kantor Pengadilan Tipikor Banda Aceh Jumat, 30 November 2018 kemarin.

Ketiga terdakwa tersebut masing-masing menerima tuntutan yakni, Mantan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe, Rizal, dituntut delapan tahun penjara, Dahlina (mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK), dan Ismunazar (mantan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK pada DKPP) masing-masing dituntut tujuh tahun penjara.

Baca: Polisi Segera Limpahkan Berkas Perkara Rekanan ES ke Jaksa

Mereka (tiga terdakwa) dituntut membayar denda masing-maisng Rp 200 juta subsider (pengganti denda) enam bulan kurungan. Mereka dinilai terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...