Hasanudin
Unduh Aplikasi

Begini Pengelolaan PL di Era Mazhab Hana Fee

Begini Pengelolaan PL di Era Mazhab Hana Fee
Abu Alex (kemeja hitam) bersama Irwandi Yusuf di Pendopo Gubernur Aceh

BANDA ACEH - Sepertinya Mazhab Hana Fee yang dicita-citakan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam menjalankan roda pemerintahan Aceh akan menjadi kata tak bermakna, pasalnya pengeloaan proyek penunjukan langsung (PL) di instansi Pemerintah Aceh terindikasi dikelola dengan mekanisme yang tidak lazim, dimana harus sepengetahuan Muhammad Ali Abu Syah yang merupakan Bendahara Umum Center Irwandi .

Berdasarkan dokumen yang diperoleh AJNN, ada beberapa proyek PL di sejumlah instansi yang dikerjakan oleh perusahaan atas sepengetahuan Abu Alex--sapaan--Muhammad Ali yang dibuktikan dengan tanda tangan.

Dokumen proyek PL yang ditandatangani Abu Alex

Nama dan tanda tangan Abu Alex sebagai bendahara umum tertera dalam selembar kertas berisikan nama proyek PL, lokasi PL, nama pelaksana, total pagu dan nama dinas, bahkan di bawah nama Abu Alex juga dicantumkan nomor telepon genggam. Seperti proyek Pembangunan Kantin Sehat SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar dengan Pagu Rp 200 juta pada Dinas Pendidikan Aceh yang dikerjakan CV Fadel Rifky.

Dokumen proyek PL yang ditandatangani Abu Alex

Nama Abu Alex juga tertera pada paket PL Jasa Cleaning Service (Gedung A) pada Dinas Industri dan Perdagangan Aceh yang dikerjakan CV Rajawali Aceh dengan dengan pagu Rp 200 Juta. Begitu juga dengan proyek pengerjaan aneka usaha kreatif bagi penyandang disabilitas di Banda Aceh dan Aceh Besar pada Dinas Sosial Aceh yang dikerjakan CV Kiat Madju dengan nilai pagu Rp 200 juta.

Dokumen proyek PL yang ditandatangani Abu Alex

Saat dikonfirmasi AJNN, Abu Alex membenarkan nama dan tanda tangannya tertera dalam dokumen sejumlah proyek PL pada beberapa dinas di lingkungan Pemerintah Aceh itu. Kata dia, tanda tangan itu dimaksud agar para relawan yang ingin mendapat proyek lebih terarah dan dan teratur.

Baca: Rp 364,3 Miliar untuk 1.546 Paket PL di Dinas Pendidikan Aceh

"Ini murni untuk membantu para relawan. Di bawah tanda tangan juga kita lampirkan nomor HP, jadi kadis bisa mengkonfirmasi kembali benar atau tidak bahwa yang bersangkutan relawan Irwandi. Dan kita tidak memaksa dinas untuk memberikan proyek PL kepada relawan, kalau tidak dikasih juga tidak apa-apa karena itu memang hak dinas," katanya.

Baca: Ada 672 Paket PL di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Berminat?

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani saat dikonfirmasi AJNN mengaku sangat menyayangkan adanya praktek kotor dalam pengelolaan proyek PL di lingkungan Pemerintah Aceh.

"Ini bertentangan dengan semangat gubernur dalam mengkampanyekan mazhab hana fee, faktanya ada bukti dugaaan kuat adanya PL yang dikelola dengan cara-cara koruptif oleh tim sukses, ini kan praktek rente,” tegas Askhalani.

Adi Maros

Komentar

Loading...