Unduh Aplikasi

Bawaslu Sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilu 2019

Bawaslu Sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilu 2019
Bawaslu RI saat sosialisasi regulasi pengaturan kampanye pemilihan umum tahun 2019 di Banda Aceh, Senin (6/11). Foto: Fakrul Razi Anwir

BANDA ACEH - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) mensosialisasi regulasi pengaturan kampanye pemilihan umum tahun 2019 di Banda Aceh, Senin (6/11). Mengusung tema "Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu" sosialisasi akan digelar dua hari mulai 6 hingga 7 November 2018..

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama Indonesia yang dalam pelaksanaannya turut memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

"Ini pemilu serentak pertama di Indonesia, akan ada 5 kotak suara sekaligus," kata Abhan.

Abhan berharap dengan sosialisasi yang diberikan, peserta pemilu 2019 mendatang dapat menyelaraskan pelaksanaan pemilu sesuai pedoman pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

"Dalam undang-undang tersebut juga diatur masalah teknis pelaksanaan kampanye. Dalam sosialisasi ini sekaligus akan dilakukan evaluasi pelaksanaan regulasi di lapangan," jelasnya.

Disisi lain Abhan juga menyebut perbedaan peserta pemilu di Aceh dengan daerah lain di Indonesia yang disebut lebih beragam. Hal tersebut kata dia disebabkan karena khusus yang dimiliki Aceh sehingga terdapat partai politik lokal sebagai peserta pemilu 2019.

"Berbeda dengan daerah lain, di Aceh peserta pemilu selain 16 partai politik nasional terdapat juga 4 partai lokal," katanya.

Selain Ketua Bawaslu RI, ssosialisasi tersebut turut dihadiri komisioner Bawaslu Mochammad Afifudin, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Hardly Stefano, serta perwakilan Bawaslu Aceh.

Sosialisasi diikuti pengurus partai politik tingkat provinsi baik dari partai nasional maupun lokal di Aceh serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Aceh, KIP Aceh, dan 34 koordinator divisi pencegahan dan Humas Bawaslu se-Indonesia.

Komentar

Loading...