Unduh Aplikasi

Banyak Bendera di Bawah Dwiwarna

Banyak Bendera di Bawah Dwiwarna
Ilustrasi: kepridays

SIKAP pemerintah pusat terhadap para mahasiswa asal Papua dan Papua Barat yang membawa bendera Bintang Kejora terlalu berlebihan. Sikap ini sama seperti cara aparat negara memperlakukan bendera Bulan Bintang yang menjadi bendera Aceh setelah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Para pembawa bendera Bintang Kejora itu akhirnya ditangkap aparat keamanan. Tindakan mereka mengusung bendera itu saat berunjuk rasa menentang sikap rasial terhadap masyarakat Papua dan Papua Barat di Jawa Timur malah dianggap sebagai aksi makar.

Padahal mereka adalah anak-anak bangsa yang tengah menyampaikan pendapat. Sesuai karakternya, penyampaian ini dilakukan dengan cara yang sama budaya mereka yang ekspresif. Namun sayang, tindakan aparat negara dalam menyikapi hal ini terlalu berlebihan. Bahkan terkesan paranoid. Padahal mahasiswa itu hanya ingin didengar.

Pemerintah harusnya memahami cara mengelola bahwa negara ini tidak terdiri satu suku. Di negeri ini, sedikitnya terdapat 750 suku bangsa dengan 1.000 lebih bahasa. Fakta ini harusnya cukup untuk menjadi alasan bahwa pembangunan di Indonesia tak bisa dipaksakan sama. Lain lubuk lain ikan, lain ladang lain belalang.

Dalam urusan Papua dan Aceh, harusnya pemerintah pusat dapat berlaku lebih arif dan bijaksana. Perjanjian damai di Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka adalah sebuah jalan tengah untuk tetap mempertahankan republik ini, dari Sabang hingga Merauke. Memberikan kesempatan Bulan Bintang berkibar tak berarti membiarkan separatisme tumbuh. Sama seperti Bintang Kejora, harusnya Bulan Bintang dapat dikibarkan bersama-sama dengan Merah Putih.

Pemerintah harusnya tidak selalu membawa pendekatan politik dalam urusan bernegara. Karena ada pendekatan lain yang bisa dilakukan dalam berdialog; bukan sekadar bahasa politik. Jauh lebih kental dari itu, kita punya bahasa budaya yang lebih cerdas dan lugas dalam menerjemahkan negara ini ketimbang bahasa politik yang cenderung kaku dan otoriter.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...