Unduh Aplikasi

Bantu Korban Banjir, Kadisos Aceh Tegur TKSK

Bantu Korban Banjir, Kadisos Aceh Tegur TKSK
Kadisos Aceh saat berbincang usai menyalurkan bantuan bagi korban banjir, Senin (19/11).

ACEH UTARA - Proses penyerahan bantuan masa panik pemerintah Aceh kepada korban bencana banjir di Aceh Utara diwarnai teguran terhadap pola kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Aceh. Teguran disampaikan Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri saat apel disela penyerahan bantuan di halaman Kantor Bupati Aceh Utara, di Kota Lhoksumawe, Senin kemarin.

"Di Dinas Sosial itu TKSK adalah pilar pertama. Bapak bapak kita ini, sumber penggajiannya dari APBN sebesar Rp 500 ribu dan APBA Rp1,7 juta sehingga totalnya Rp 2,2 juta perbulan perorang. Mohon maaf bapak wakil bupati, ini harus saya sampaikan agar semuannya jelas," kata Alhudri memberi sambutan saat apel.

Selain wakil bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, apel turut dihadiri sejumlah Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Sosial Aceh diantarannya Kabid Rehabilitasi Sosial Isnandar, Kabid Linjamsos, Yusri, Kabid Pendayaan Sosial Iskandar, Kasi PSKBS Rohaya Hanum. Hadir pula Kasi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga Safwan, serta Anggota DPRA Kautsar dan TKSK dari seluruh kecamatan di kabupaten itu.

"Di Indonesia TKSK yang terbesar gajinya adalah TKSK Aceh," kata Alhudri.

Baca: Dinas Sosial Aceh Salurkan Bantuan Bagi Korban Banjir Aceh Utara

Dengan gaji yang terbilang relatif besar tersebut kata Alhudri, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) harusnya dapat bekerja maksimal membantu dinas sosial provinsi dan kabupaten dalam memberi data baik kemiskinan maupun membantu penanganan bencana serta berbagai tugas lainnya sesuai peraturan menteri sosial.

Itu kata Alhudri, karena status TKSK sebagai merupakan pilar pertama dalam membantu pemerintah dibanding tenaga pekerja sosial lainnya berstatus sukarelawan seperti pekerja sosial masyarakat (PSM) dan Tenaga Pelopor Perdamaian serta taruna siaga bencana (Tagana).

"Dengan kondisi itu saya berharap harusnya kawan-kawan lebih all out bekerja membantu pemerintah daerah dan provinsi dibanding relawan lainnya yang hanya menerima honor seadannya. Bahkan tidak disebut honor tapi tali asih karena hanya dua ratus rebu," kata Alhudri.

Alhudri meminta TKSK lebih aktif dibanding pekerja sosial lainnya yang gigih meski berstatus sukarelawan. Apalagi lanjut Alhudri dengan status tersebut pemerintah melalui dinas sosial tidak mungkin banyak menuntut kepada pekerja sosial lainnya.

Bantuan pangan yang disalurkan pemerintah Aceh untuk korban banjir Aceh Utara. Foto:AJNN.NET/Winarman.

"Yang relawan ini kalau kami terlampau setreng juga tidak baik, namannya juga relawan. Nanti kalau relawannya ngomong loh bapak kok marah marah, kami ini relawan lo pak, bila iklas ya kami kerja, kalau gak ya kami gak kerja. Ya namannya relawan berbeda dengan TKSK," kata Alhudri.

Alhudri meminta kritik yang disampaikkannya tidak disalahartikan namun menjadi perhatian bagi TKSK demi kemajuan dan penanganan berbagai permasalahan sosial di Aceh.

"Mohon maaf, bila kami sedikit menuntut jangan tersinggung. Ini demi kemajuan aceh, bukan macam-macam terutama kebersamaan kita menangani musibah sehingga bisa kita hadapi bersama. Demikian juga untuk pendataan orang miskin," ujar Alhudri.

Kedepan kata Alhudri Dinas Sosial Aceh akan menyusun regulasi tentang pola kerja TKSK agar sehingga seluruh tenaga TKSK yang direkrut dapat bekerja masksimal.

"TKSK kan kita tuntut pola kerja dan semuannya, dan kami sedang menyusun regulasinya. TKSK harus mampu memperbaruhi data sesua tempat tingganya masing-masing dapak suatu bencana dapat diketahui cepat dan pasti.

"TKSK harus update berapa korban banjir, dimana saja, apa kerugiannya, titik pengungsiannya dan bagaimana penanganannya. Ini sangat memudahkan kordinasi dengan tagana, sehingga berbagai kebutuhan pangan bagi korban bencana cepat terpenuhi. Regulasinya sedang disusun dan insyaallah 27 November akan kami sampaikan bagaimana aturannya sehingga tidak ada "mecawo-cawo".

 

Komentar

Loading...