Unduh Aplikasi

Balai Syura Inong Aceh: Tolak Pemimpin Perempuan Berarti Menolak Sejarah Aceh

Balai Syura Inong Aceh: Tolak Pemimpin Perempuan Berarti Menolak Sejarah Aceh
Aksi mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng menggelar aksi menolak Rektor baru. Foto: AJNN.Net/Darmansyah Muda

BANDA ACEH - Balai Syura Ureung Inong Aceh menilai penolakan kepemimpinan perempuan sama halnya dengan menolak sejarah Aceh.

Seperti adanya penolakan atas dilantiknya Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh Inayatillah oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin pada Selasa, 8 Januari 2019. Padahal ini dinilai menjadi capaian penting ditengah situasi masih rendahnya jumlah kepemimpinan perempuan di eksekutif maupun legislatif di Indonesia, terutama di Aceh.

Baca: Rektor Baru STAIN Dirundeng Perempuan, Mahasiswa Menolak

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pasal 8 tentang perempuan berhak menduduki posisi jabatan politik, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif secara proporsional. Serta pasal 9 (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota wajib memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam meningkatkan kualitas hidupnya secara proporsional.

Ketua Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh sekaligus Ketua Pusat Riset Hak asasi Manusia Unsyiah, Khairani Arifin menyatakan apreasiasi kepada Kemenag RI yang memilih dan menempatkan seseorang sesuai dengan kapasitas, tanpa memandang jenis kelamin berdasarkan hasil fit and proper test di Kemenag pusat pada Minggu lalu dari tiga calon yang mengikuti proses tersebut.

Ia juga menyatakan siap bekerja sama dengan Ketua STAIN untuk mendukung proses pendidikan di Aceh semakin berkembang dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh semakin maju dibawah kepemimpinan Inayatillah.

Hal senada juga disampaikan oleh Clara Ketua Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Aceh, menurutnya perempuan mempunyai peluang yang sama menduduki jabatan strategis, apalagi secara kapasitas yang bersangkutan juga cukup mempuni

“Kak Inayatillah, mempunyai peluang yang sama untuk menduduki jabatan strategis, apalagi Beliau memilki kapasitas untuk menjadi Rektor karena Ia aktif di organisasi yang selama ini ikut terlibat dalam memperkuat kepemimpinan perempuan mulai dari level komunitas, saya sangat bangga dengan terpilihnya beliau," kata Claura dalam keterangannya, Kamis (10/1).

Kemudian, Presidium Balai Syura Bidang Advokasi Suraiya Kamaruzzaman menyesali demonstrasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa UIN, terutama karena alasan jenis kelamin. Apalagi Ketua yang baru saja di lantik tanggal 8 Januari 2019, belum memulai menjalankan tugas, sehingga belum ada yang bisa dinilai.

Menurutnya, proses demontrasi dan pernyataan sikap yang dilakukan menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut belum sepenuhnya memahami UUD 1945 Pasal pasal 28 C yang menjamin setiap warga negara untuk mengembangkan diri dan pasal 28 D yang membertikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta kebijakan-kebijakan lainnya yang menunjukan bahwa perempuan dan laki-laki berhak menduduki jabatan apapun selama yang bersangkutan mampu mengembannya.

"Sungguh disayangkan, mahasiswa juga tidak belajar sejarah Aceh dan sejarah kepemimpinan perempuan di Aceh, dimana Aceh pernah dipimpin 5 Ratu dalam masa waktu 59 tahun, dimana salah satu Ratu yang sangat terkenal adalah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat sampai dengan Ratu terakhir Sultanah Sri Ratu Kemalat Syah (1641 - .1699 M)," tutur Suraiya.

Hal senada juga disampaikan oleh Leila Juari, koordinator Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan inu sangat menyayangkan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa TDM karena meminta mundur rektornya, hanya karena persoalan perempuan.

Kata dia, tidak seharusnya kepemimpinan dipersoalkan karena jenis kelamin, kalaupun ada ketidakpuasan dari para mahasiswa terkait kepemimpinan seseorang maka yang perlu dikritisi adalah kemampuan manajerial dalam memimpin Universitas atau persoalan substantif lainnya terkait perkembangan kependidikan di kampus.

"Laki-laki dan perempuan memilki kesempatan yang sama untuk menempati posisi-posisi strategis, apalagi dalam dunia pendidikan," imbuhnya.

Leila menyampaikan, kemudahan mengakses informasi dapat sekaligus membuka ruang untuk mahasiswa mempelajari kesejarahan Aceh.

"Rasanya aneh dimasa sekarang generasi muda mempersoalkan kepemimpinan seorang berdasarkan jenis kelamin, bukan pada kapasitas dan kualitas seseorang," pungkasnya.

Komentar

Loading...