Hasanudin
Unduh Aplikasi

Aparat Hukum Didesak Proses Kasus PL di Pemerintah Aceh

Aparat Hukum Didesak Proses Kasus PL di Pemerintah Aceh
Direktur Pakar Aceh Muhammad Khaidir. Foto: Fauzul Husni

BANDA ACEH - Direktur Pusat Analisis Kajian Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh Muhammad Khaidir mendesak aparat hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap beredarnya kupon proyek penunjukan langsung (PL) yang diteken oleh Abu Alex selaku orang dekat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Menurut Khaidir cara-cara tersebut merupakan praktek kotor yang dipertontonkan kepada masyarakat Aceh. Kupon proyek PL yang sudah beredar itu bisa menjadi pintu masuk bagi aparat hukum untuk melakukan penyelidikan.

“Ini cara-cara yang kotor, polisi harus segera melakukan penyelidikan terhadap kupon tersebut. Proyek PL itu memakai anggaran publik, bukan anggaran kelompok yang hanya bisa diberikan untuk kelompok-kelompok tertentu saja,” kata Muhammad Khaidir kepada AJNN, Sabtu (9/6).

Khaidir menjelaskan bahwa tidak ada alasan lagi bagi penyidik untuk tidak melakukan penyelidikan atas pengelolaan proyek PL di Pemerintah Aceh.

“Pertama ada bukti dokumen PL yang diteken tim sukses Gubernur Irwandi, kemudian ada pengakuan, dan ini sudah menjadi bukti bagi aparat hukum,” ungkapnya.

Baca: Begini Pengelolaan PL di Era Mazhab Hana Fee

Selain itu, Khaidir juga mengungkapkan bahwa paket PL di Pergub APBA 2018 mencapai ribuan, dan terbagi di seluruh SKPA dengan anggaran yang sangat besar.

“Makanya ini harus menjadi prioritas baik aparat hukum,” tegasnya.

Bahkan, Khaidir juga meminta kepada DPRA untuk memperkuat tugas pengawasan dengan membentuk Pansus PL. Tujuannya adalah untuk memastikan dan menverifikasi sumber dana PL, mekanisme pelaksaan, dan hasil pekerjaan di lapangan.

“Kami menyakini program-program PL tidak banyak memberikan dampak dan manfaat bagi pembangunan Aceh,” katanya.

Aparat hukum, kata Khaidir, harus melakukan proses hukum yang tegas serta tidak pandang bulu. Selain memberikan efek jera, juga menjadi bahan evaluasi perencanaan anggaran pembangunan oleh Pemerintah Aceh.

“Kami berharap agar anggaran yang sudah ada bisa dikelola dengan baik dengan pembangunan Aceh yang lebih baik,” ujarnya.

Adi Maros

Komentar

Loading...