Unduh Aplikasi

Apakah Aceh Jadi Pemasok Senjata Api untuk Konflik Politik Paska Pilpres?

Apakah Aceh Jadi Pemasok Senjata Api untuk Konflik Politik Paska Pilpres?
Ilustrasi. Foto: Net

Oleh : Risman A Rachman

Eks Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko ditangkap atas dugaan kasus penyelundupan senjata. Soenarko kini ditahan di Rutan Militer Guntur. 

Menurut Menko Polhukam Wiranto, Soenarko diduga menyelundupkan senjata. Senjata tersebut didatangkan dari Aceh.

"Juga ada keterkaitan dengan adanya senjata gelap yang dari Aceh, yang kemudian diindikasikan diduga diminta oleh yang bersangkutan untuk sesuatu maksud tertentu yang kita tidak tahu," katanya.

Aceh memang masih akrab dengan soalan senjata api. Kasus kepemilikan senjata api ilegal di Aceh masih terus menjadi bahan pewartaan banyak media. Diduga sebagian dari senjata api itu merupakan sisa konflik Aceh yang diselamatkan dari luar.

Awal tahun 2019, setidaknya ada delapan pucuk senjata api yang diserahka dua mantan kombatan GAM. Penyerahan senjata api itu dilakukan di Markas Detasemen Intel Kodam Iskandar Muda, di Lampineung, Banda Aceh, Kamis (3/1/2019) siang, yang diterima langsung Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko.

Dua tahun lalu, pengamat Keamanan Aceh, Aryos Nivada mengatakan peredaran senjata ilegal di Aceh saat ini sangat banyak hingga mudah memperolehnya. Hal itu karena Aceh sebagai daerah bekas konflik serta letaknya secara geografis yang memudahkan dilakukan penyelundupan.

"Selain senjata sisa konflik yang masih beredar, letak Aceh yang berada di antara Selat Malaka dan Samudera Hindia, membuka peluang dilakukan penyeludupan senjata melalu jalur laut,” ujar Aryos saat menjadi narasumber pada rubrik Cakrawala Radio Serambi FM 90,2 MHz, Senin (14/3/2016).

Tahun 2010, Menteri Pertahanan Poernomo  Yusgiantoro sempat mencurigai senjata yang dipakai dalam aksi perampokan belakangan ini diberbagai kota besar di Indonesia adalah barang selundupan dan diduga, berasal dari sisa konflik di Aceh.

"Kami menduga, itu senjata yang kita tarik setelah perjanjian Helsinki. Dulu kan kesepakatannya senjata dikumpulkan dan kami dapat laporan, ternyata tidak semuanya. Jadi itu yang sekarang kita minta klarifikasi," kata Poernomo di Kantor Kepresidenan, Selasa (24/8/2010).

Berbeda lagi, tahun 2017, disinyalir senjata-senjata bekas konflik Aceh beredar di tangan para sindikat narkoba, khususnya yang berada di Sumatera Utara.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Polisi Eko Daniyanto, kala itu sempat memastikan senapan-senapan itu diduga berasal dari Aceh. "Senjata analisa kami dari konflik Aceh, GAM, karena yang bersangkutan tinggal di Aceh," katanya kepada media kala itu, Mei 2017.

Menurut sebuah catatan lama yang disebut milik World Bank, GAM ditaksir sempat memiliki 15 ribu hingga 27 ribu anggota sepanjang kurun 1999-2002. Sementara paska tsunami, 2005 hingga 2012, Polisi Aceh memusnahkan 973 pucuk senapan eks-kombatan GAM. 

Dalam sebuah analisa pola penyeludupan senjata di Aceh oleh Mahardhika Damar Panuntun disebutkan, secara internal, di dalam negara masih terdapat pengkhianatan yang mendukung kegiatan penyelundupan dan perdagangan SALW ini dengan memasok pesenjataan konvensional yang umumnya berasal dari militer atau kalangan pejabat pemerintah karena memiliki jaringan untuk mendapatkan senjata-senjata tersebut dan dapat melindungi transaksi perdagangan gelap tersebut.

Lebih lanjut, pengkhianatan juga dapat berbentuk korupsi. Oknum berwenang seperti TNI dan Polri dapat menjual senjata mereka kepada para kombatan gerakan separatis seperti GAM. Penyalahgunaan wewenang dan korupsi menjadi sumber masalah yang sulit untuk dideteksi dalam permasalahan penyelundupan senjata ilegal. Hal ini dikarenakan besarnya jumlah anggota aparat sehingga sulit untuk melakukan pengecekan.

Sebagian besar didasari oleh kebutuhan ekonomi, di mana gaji bulanan yang diperoleh para oknum dianggap terlalu sedikit sehingga mereka menginginkan uang tambahan dengan menjual senjata api mereka kepada pihak GAM (ICG, 2010: 8). Lebih lanjut berdasarkan laporan ICG Asia Report, jumlah senjata api yang bersumber dari perdagangan ilegal dengan oknum TNI dan Polri mencapai 2.619 pucuk (ICG, 2001: 6).

Keamanan gudang penyimpanan senjata api juga menjadi permasalahan yang penting. Capie (2002: 40) mengungkapkan bahwa faktor keamanan ini merupakan permasalahan yang serius dan menunjukkan kurang terintegrasinya rantai komando antara Pemerintah pusat dengan daerah. Pembobolan senjata api tersebut sebagian besar dari gudang penyimpanan senjata milik TNI maupun Pindad. Lebih lanjut muncul anggapan bahwa pihak militer dan kepolisian Aceh seperti memiliki kerajaan tersendiri dalam permasalahan senjata api. Hal ini dikarenakan sedemikian besar pengaruh militer dan kepolisian dalam suplai senjata GAM.

Berbeda, Apa Karya tidak yakin senjata yang masih beredar di Aceh dan dipakai untuk aksi kriminal adalah senjata bekas konflik. Menurutnya, semua senjata sudah diserahkan, dan dia yakin senjata yang ada terkait sindikat narkoba.

Menurutnya, jika hendak menghabiskan senjata ilegal di Aceh maka harus melumpuhkan sindikat narkoba di Aceh.

Sebagai catatan, September 2005, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkoinfo) Sofyan Djalil mengatakan penyerahan senjata milik GAM sudah sesuai yang diharapkan pemerintah Indonesia, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

Pada Oktober 2012 media pernah mewartakan bahwa ada sebanyak 973 pucuk senjata ilegal di Aceh dimusnahkan di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Rabu (17/10/2012).
Pemusnahan dilakukan Kodam Iskandar Muda dan Kepolisian Daerah Aceh.

Senjata-senjata api tersebut merupakan senjata api sisa konflik di Aceh. Diperkirakan, saat ini masih banyak senjata sisa konflik dan selundupan yang beredar di Aceh.

Panglima Kodam Iskandar Muda kala itu Mayor Jenderal Zahari Siregar mengatakan, ratusan senjata api itu hasil sitaan Kodam Iskandara Muda dan Polda Aceh. Sebagian diserahkan masyarakat secara sukarela.

”Senjata-senjata yang dimusnahkan itu kami kumpulkan dalam tujuh tahun terakhir. Ini hasil penyitaan dan penyerahan masyarakat secara sukarela sejak MOU Helsinki tahun 2005 hingga saat ini,” kata Zahari.

Nah, senjata dari pihak mana yang dipasok ke Jakarta? Senjata milik mantan GAM, atau milik sindikat narkoba? Siapa pihak atau genk di Aceh yang menyediakan jasa pengadaan senjata api?

Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial Dan Politik. Berdomisili di Aceh

HUT RI 74 - Pemkab Aceh Jaya
Idul Adha - Bank Aceh
Ubudiyah PMB 2019

Komentar

Loading...