Unduh Aplikasi

Anggota DPRK Minta DKS Benahi Kepemimpinan BPKS

Anggota DPRK Minta DKS Benahi Kepemimpinan BPKS
Ketua Komisi D DPRK Sabang, Cut Yulita Darwin. Photo: Ist

BANDA ACEH - Dewan Kawasan Sabang ( DKS ) diminta segera membenah kepemimpinan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Pembenahan dinilai perlu dilakukan karena meski baru seumur jagung, namun kepemimpinan BPKS dibawah Sayid Fadhil dinilai syarat masalah.

" Memang usia kepemimpinan Bapak Sayid Fadhil memimpin BPKS baru seumur jagung, tapi dalam beberapa bulan belakangan sejumlah permasalahan BPKS terus terbuka dan menjadi sorotan publik. Jadi kami minta DKS segera bersikap," kata Ketua Komisi D DPRK Sabang, Cut Yulita Darwin, kepada AJNN, Ahad, (9/12/2018).

Menurut dia, pembenahan perlu dilakukan karena berbagai persoalan yang muncul dikhawatirkan akan mempengaruhi manajemen dan capaian kerja BPKS. Hal itu lanjutnya tentu tidak diharapkan karena berbagai harapan digantungkan masyarakat Sabang demi mempercepat pembangunan dikawasan itu.

" Masyarakat sangat berharap banyak pada BPKS dan ini sesuai tupoksinya mempercepat pembangunan sarana dan sarana free port Sabang. Bukan hanya Sabang tapi masyarakat Pulau Breuh dan lainnya yang juga berada di teritorial wilayah kerja BPKS," ujar Cut yang juga Ketua Fraksi Golkar Nasional Bersatu.

Cut juga menegaskan bahwa DPRK Sabang juga melakukan pengawasan bidang kepegawaian, termasuk mengawasi pemerintah Kota terkait izin penempatan pegawai yang diperbantukan di BPKS. Hal itu kata dia belajar dari dikembalikannya 3 PNS pemko Sabang oleh BPKS tanpa alasan yang jelas.

" Padahal mereka ini (yang dikembalikan) menurut hemat saya pekerja keras dan profesional, tapi dikembalikan tanpa alasan jelas," kata Cut memprotes.

Anehnya lanjut Cut, setelah permohonannya terkait Pegawai Negeri Sipil untuk dipekerjakan di tolak Plt Gubernur Aceh, BPKS kembali meminta pegawai pemko Sabang untuk dipekerjakan di BPKS. Cut meminta pemko Sabang mempertimbangkan permintaan kepala BPKS.

Baca: Ditolak Plt Gubernur, Kepala BPKS Minta PNS ke Wali Kota Sabang

" Saya minta Wali kota Sabang yang juga anggota DKS menarik semua pns pemko di BPKS. Ini untuk menjaga citra dan marwah pemko Sabang. Eh malah diam-diam Kepala BPKS membuat surat kepemko minta PNS, apalagi langsung mencantumkan nama PNS yang akan diperbantukan itu. Ada apa ini dan bagaimana sistem manajement yang dijalankan BPKS," tanya Cut.

Baca Juga: Plt Gubernur Tak Penuhi Permintaan Kepala BPKS

Cut juga meminta kepada amggota DPR RI untuk melakukan pengawasan terkait penggunaan anggaran di BPKS karena penganggaran di BPKS bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Apalagi lanjut Cut, sejumlah rekanan proyek pada BPKS mengeluhkan belum menerima pembayaran.

" Seperti kita tahu ada rekanan yang mengeluhkan belum dibayar pekerjaannya. Juga amburadulnya manajemen kepegawaian baik pengangkatan maupun pemberhentian pegawai. Jadi saya berharap anggota DPR RI memperketat pengawasan kinerja anggaran BPKS sehingga keberadaan lembaga ini mamfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Aceh," kata Cut.

 

Komentar

Loading...